Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk membahas penguatan pengawasan di perbatasan, perpanjangan perjanjian kerja sama, serta sinkronisasi regulasi terkait media pembawa wajib periksa karantina.

Sekretaris Utama Barantin, Shahandra Hanitiyo, menyampaikan bahwa koordinasi di border sangat menentukan keberhasilan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, sinergi ini menjadi penting karena terdapat beberapa titik rawan yang membutuhkan perhatian khusus bagi Barantin dan Bea Cukai.

“Ada beberapa titik rawan, terutama di PLBN darat dan pantai timur Sumatera, yang rentan praktik penyelundupan. Karena itu, patroli bersama dengan Bea Cukai perlu terus kita agendakan,” ujar Shahandra dalam pertemuan dengan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama di Jakarta, Kamis (28/8).

Dalam audiensi tersebut, Shahandra juga memaparkan substansi perjanjian kerja sama dengan Bea Cukai yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Barantin dan Kementerian Keuangan. Rencana perjanjian kerja sama ini mencakup pertukaran data, pelayanan terintegrasi, pemeriksaan bersama, hingga pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Shahandra berharap audiensi ini dapat menjadi pengingat untuk memperkuat kolaborasi antara Barantin dan Bea Cukai di lapangan. “Kami meyakini, sinergi yang solid akan semakin memperkuat peran kedua lembaga dalam menjaga perbatasan sekaligus melindungi sumber daya hayati bangsa,” Pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Karantina Hewan Barantin, Deputi Karantina Ikan Barantin, Kepala Biro Hukum dan Humas, Ketua Satgas Adhoc Penegakkan Hukum Barantin, Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Direktur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bea Cukai.

Audiensi Barantin dan Bea Cukai Bahas Pengawasan Perbatasan