Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menghadiri rapat koordinasi pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Kamis (11/9). Rapat ini digelar untuk mendorong percepatan operasional dan pembangunan PLBN sesuai arahan Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.

Ricko Adrianto, perwakilan Barantin, menyampaikan bahwa petugas karantina sudah ditempatkan di seluruh PLBN yang telah diresmikan. Saat ini, aktivitas ekspor-impor di perbatasan juga diawasi langsung oleh petugas karantina. Di beberapa PLBN seperti Entikong, Motaain, Motamasin, Sebatik, dan Nanga Badau, sudah terdapat tindakan karantina 3P (penahanan, penolakan, atau pemusnahan).

“PLBN yang ditetapkan sebagai pintu masuk dan keluar ada 12 titik, dan kami sudah menempatkan petugas karantina untuk mengawasi lalu lintas komoditas di sana. Jika tidak memenuhi persyaratan karantina, maka dilakukan penahanan, penolakan, atau bahkan pemusnahan,” jelas Ricko.

PLBN dipandang bukan hanya sebagai pintu utama konektivitas perdagangan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Barantin ditempatkan di zona inti untuk menjamin kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya yang masuk melalui PLBN.

Berdasarkan data Pusat Data dan Sistem Informasi Barantin, sejak Januari hingga Juli 2025 tercatat 11.942 sertifikat karantina ekspor telah diterbitkan, mayoritas untuk komoditas ikan segar. Sementara itu, untuk komoditas impor, terdapat 334 sertifikat yang telah diterbitkan.

“Seluruh barang wajib melalui skrining, pengawasan, dan tindakan karantina untuk memastikan terbebas dari penyakit,” pungkas Ricko.

Barantin Hadir di Pos Lintas Batas Negara