Jakarta (7/7) – Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Kepala Barantin menekankan pentingnya penguatan sistem perkarantinaan nasional yang diselaraskan dengan tema rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2026 yaitu kedaulatan pangan, energi dan ekonomi yang produktif dan inklusif.

“Tema rencana kerja pemerintah dijabarkan melalui program prioritas nasional yaitu astacita yang kedua memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru serta didukung dengan arah kebijakan Barantin terkait penguatan SDM, revitalisasi laboratorium dan digitalisasi layanan,” terang Sahat

Pada kesempatan tersebut Sahat juga menjelaskan isu strategis terkait dengan progres pembangunan Instalasi Karantina Hewan (IKH) yang ada di Cilacap dan Waingapu. Persiapan ini sejalan dengan rencana pemasukan ribuan ternak sapi bibit. “IKH tersebut telah memenuhi standar biosekuriti, dan terletak di dalam pelabuhan yang dapat mempermudah dalam pengawasan dan keamanan yang ketat serta terintegrasi dengan infrastruktur pelabuhan, sehingga dapat meminimalisasi penyebaran penyakit,” tambahnya

Hal tersebut disampaikan sebagai dukungan penuh Barantin terhadap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Nasional melalui penguatan jaminan kesehatan karantina. Selain itu, kerja sama strategis dengan pemerintah daerah seperti Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan instalasi karantina terpadu. Instalasi Karantina Terpadu ini diharapkan efisien untuk menekan dwelling time dalam rantai perdagangan dan logistik sehingga semua pengurusan dokumen dapat dilakukan dalam satu kawasan.

Melalui penguatan sistem karantina di pre-border, border, dan post-border, dan mencontoh praktik biosekuriti dari negara maju seperti Australia dan Amerika Serikat, Barantin berharap dukungan penuh dari Komisi IV DPR-RI agar Indonesia memiliki sistem perkarantinaan yang kuat, modern, dan berstandar internasional dalam rangka melindungi sumber daya hayati nasional dan mendukung kedaulatan pangan.

Menanggapi paparan tersebut, Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan rencana kerja Barantin dengan menyetujui relaksasi dan penambahan anggaran Barantin Tahun 2026 dalam pelaksanaan kebijakan teknis, penguatan SDM, dan revitalisasi laboratorium.

Sahat menutup pemaparannya dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan dan bimbingan Komisi IV DPR RI selama ini, serta berharap terus terjalin sinergi dalam mewujudkan sistem perkarantinaan yang semakin maju dan kuat.

Narahubung
Kepala Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia

Komisi IV DPR RI Dukung Langkah Barantin Perkuat Sistem Perkarantinaan Nasional