JAKARTA, 17/11/2026 – Karantina DKI Jakarta menerima kunjungan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka koordinasi penguatan pengawasan lalu lintas komoditas melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Pertemuan ini membahas sinergi pencegahan penyelundupan, pengawasan komoditas yang dilarang atau dibatasi masuk ke wilayah Indonesia, serta upaya mempercepat arus barang melalui pelabuhan.
Koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat pertukaran informasi dan kolaborasi antarinstansi dalam mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran. Pengawasan difokuskan pada lalu lintas media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan yang berisiko membawa hama dan penyakit, serta komoditas yang tidak memenuhi ketentuan pemasukan ke Indonesia.
Selain memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum, kedua instansi juga membahas pentingnya penyelarasan mekanisme kerja agar proses pemeriksaan dan pelayanan berjalan lebih efektif. Dengan koordinasi yang baik, potensi penyelundupan dapat dicegah tanpa menghambat kelancaran arus barang dan kegiatan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.
Kepala Karantina DKI Jakarta, Arum Kusnila Dewi, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengawasan yang efektif sekaligus pelayanan publik yang berkualitas.
“Pengawasan lalu lintas komoditas di pelabuhan membutuhkan sinergi seluruh instansi terkait. Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dalam mencegah penyelundupan dan memastikan komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan perkarantinaan. Di sisi lain, pelayanan juga harus berjalan efektif agar tidak menghambat arus barang. Prinsip yang kami kedepankan adalah pelindungan maksimal dan pelayanan optimal,” ujar Arum.
Melalui koordinasi ini, Karantina DKI Jakarta dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menjaga pintu masuk perdagangan Indonesia. Sinergi tersebut tidak hanya mendukung penegakan hukum dan pelindungan sumber daya hayati, tetapi juga memberikan kepastian serta kelancaran kegiatan perdagangan dan logistik nasional.


