Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7), dengan agenda evaluasi capaian kerja pemerintahan menjelang dua tahun masa jabatan. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya ketahanan pangan, energi, serta penghapusan kemiskinan sebagai prioritas nasional.
“Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah, serta nilai tukar petani yang meningkat. Kita berada di jalur yang benar. kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi, kita tidak boleh takut dengan masalah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan, kita tidak boleh takut dengan kekurangan,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Badan Karantina Indonesia (Barantin) sebagai lembaga teknis yang berperan menjaga kualitas dan keamanan pangan, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh arahan Presiden. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat sistem karantina pertanian agar pangan yang beredar di dalam negeri bebas dari hama dan penyakit.
"Sidang Kabinet Paripurna intinya melakukan evaluasi terhadap seluruh program-program setahun ini dan apa-apa yang sudah dicapai. Dan ke depan kira-kira apa yang harus dimitigasi. Barantin perkuat peran strategisnya untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit pada hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya," ujar Karding.
Usep Usman N./Humas Barantin
Menurutnya Barantin akan mempercepat digitalisasi layanan karantina, memperkuat laboratorium, dan memastikan distribusi pangan aman hingga ke daerah rawan. Setiap bantuan pangan pemerintah sampai ke masyarakat tanpa risiko kontaminasi.
Selain pangan, Barantin juga mendukung agenda energi nasional melalui pengawasan kualitas bahan baku sawit untuk produksi B50. “Kami memastikan komoditas sawit yang masuk rantai pasok energi bebas hambatan karantina, sehingga mendukung kemandirian energi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global,” tambah Karding.
Karding menyampaikan bahwa lembaganya telah mengimplementasikan digitalisasi layanan. Berdasarkan data Januari hingga 20 Juli 2026, meliputi 2.471.711 layanan sertifikasi, yang mencakup kegiatan sertifikasi ekspor (191.184 kali) dengan total nilai ekspornya adalah Rp224.3 triliun, impor (78.863 kali), domestik keluar (1.511.157 kali), serta domestik masuk (690.507 kali).
"Selain mengoptimalkan pelayanan, Barantin juga secara konsisten memperketat pengawasan melalui serangkaian tindakan penegakan hukum. Tercatat sebanyak 1.895 kali penahanan, bernilai Rp174,5 miliar, 1.817 kali penolakan yang bernilai Rp309,5 miliar, 516 kali pemusnahan bernilai Rp78,5 miliar, serta 1.747 kali tangkapan senilai Rp32,5 miliar. Tindakan karantina tersebut demi melindungi kelestarian sumber daya alam dan keamanan hayati nasional dari ancaman hama dan penyakit," ujar Karding seusai menghadiri SKP.
Usep Usman N./Humas Barantin
Menurut Karding dampak capaian sertifikasi karantina, yakni peningkatan keyakinan publik dan pengakuan internasional (Trust & Credibility). Ia menjelaskan dengan dampak positif tersebut dapat menjaga pasar ekspor. Angka ekspor senilai Rp224,3 triliun melalui 191.184 layanan sertifikasi karantina, selain menyumbang devisa negara, juga membuktikan bahwa sistem penjaminan kesehatan dan keamanan hayati Barantin diakui oleh negara tujuan mitra dagang.
"Dampak positif lainnya yaitu mempermudah perdagangan (Trade Facilitation). Tingginya frekuensi sertifikasi karantina baik domestik maupun internasional, total 2,47 juta layanan menunjukkan efisiensi operasional Barantin dalam menjaga kelancaran alur logistik tanpa mengabaikan aspek pengawasan," imbuhnya.
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Sidang Kabinet Paripurna ditutup dengan penegasan Presiden bahwa Indonesia berada di jalur pembangunan yang tepat. Bagi Barantin, arahan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memastikan setiap komoditas pangan dan energi yang keluar masuk Indonesia terjamin mutunya. Dengan langkah ini, Barantin mendukung penuh agenda besar pemerintah menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat.
