Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Kalimantan Selatan mengambil tindakan tegas dengan melakukan penahanan terhadap ribuan bibit tanaman pisang varietas kapok tanjung yang masuk ke Kalimantan Selatan, pada Jumat (12/12). Penahanan ini dilakukan karena pemasukan bibit tanaman tersebut tidak sesuai dengan peraturan Karantina yang berlaku.

Proses penindakan ini bermula dari diterimanya informasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya pemasukan 6.360 batang bibit pisang dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada November 2025 lalu tanpa disertai dokumen Karantina dari daerah asal.

Selain itu, pada awal Desember 2025 juga ditemukan adanya ketidaksesuaian administratif pada permintaan pemeriksaan bibit/benih pisang yang diajukan oleh perusahaan (pemilik) yang sama kepada BPSBTPH. Dari 10.000 batang bibit pisang yang tercatat masuk, hanya sebanyak 5.000 batang yang diajukan untuk dilakukan pengujian sertifikasi benih.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala Karantina Kalsel, Erwin A. M. Dabukke bersama Tim Penegakan Hukum (Gakkum) dan Tim Karantina Tumbuhan segera melakukan koordinasi dengan BPSBTPH beserta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Koordinasi ini menjadi langkah awal dalam memastikan penanganan dilakukan secara komprehensif, akurat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan Karantina dan Dinas Provinsi di lokasi penampungan bibit pisang yang berada di Landasan Ulin, Banjarbaru, petugas menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah bibit dengan dokumen Karantina yang ada. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan risiko masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).

Erwin menjelaskan bahwa tindakan penahanan ini merupakan bentuk upaya melindungi sumber daya alam hayati dan sektor pertanian daerah. “Setiap pemasukan komoditas, seperti bibit tanaman yang termasuk dalam kategori media pembawa OPTK risiko tinggi ini, wajib memenuhi persyaratan Karantina. Semata-mata bukan hanya soal pemenuhan administrasi saja, tetapi menjadi upaya bersama untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama/penyakit yang dapat merugikan perekonomian di Kalsel,” tegasnya.

Pemasukan bibit pisang tersebut dinilai melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terkait lalu lintas media pembawa (komoditas) antar area. Disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran (daerah asal).

Sebagai langkah penegakan hukum Karantina, petugas melakukan tindakan penahanan dan penyegelan terhadap seluruh bibit pisang di lokasi penampungan untuk diproses lebih lanjut. “Penegakan hukum karantina kami lakukan secara tegas namun tetap profesional. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaku usaha agar patuh terhadap regulasi demi keamanan bersama,” pungkas Erwin.

#PatuhKarantina
#KarantinaKalimantanSelatan
#BadanKarantinaIndonesia

Karantina Kalsel Tahan Ribuan Bibit Pisang yang Tak Memenuhi Syarat