Pelayanan Domestik Keluar Karantina Ikan merupakan proses pemeriksaan dan sertifikasi terhadap ikan, produk perikanan, serta media pembawa lainnya yang akan dilalulintaskan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan media pembawa memenuhi persyaratan kesehatan ikan, bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), serta aman untuk diperdagangkan atau didistribusikan ke daerah tujuan.
Langkah-langkah pelayanannya sebagai berikut:
Ajukan Permohonan Karantina
Pengguna jasa mengajukan permohonan tindakan karantina secara elektronik melalui PTK Online atau secara manual ke kantor Karantina terdekat.
Dokumen yang disiapkan meliputi:
Dokumen permohonan tindakan karantina;
Dokumen persyaratan sesuai jenis media pembawa; dan
Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerimaan dan Pemeriksaan Awal Dokumen
Pejabat Karantina menerima dan memproses dokumen permohonan yang diajukan oleh pengguna jasa.
Penugasan Pemeriksaan
Kepala Balai atau pejabat yang ditunjuk memberikan disposisi dan menerbitkan Surat Penugasan (K-2.2) kepada Pejabat Karantina Ikan untuk melaksanakan pemeriksaan.
Verifikasi Dokumen
Pejabat Karantina Ikan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen persyaratan. Apabila dokumen belum lengkap, tidak benar, atau tidak sah, pengguna jasa akan diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu. Jika persyaratan tidak dapat dipenuhi, permohonan dapat dikenakan tindakan penolakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan Jenis, Jumlah, dan Kesehatan Media Pembawa
Setelah dokumen dinyatakan lengkap, Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan terhadap:
jenis media pembawa;
jumlah media pembawa; dan
kondisi kesehatan ikan atau kelayakan produk perikanan.
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
Apabila media pembawa sehat dan layak, proses pelayanan dilanjutkan ke tahap sertifikasi. Apabila media pembawa tidak sehat atau tidak layak, akan dilakukan tindakan penolakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerbitan Tagihan PNBP
Petugas menerbitkan Billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai dasar pembayaran pelayanan karantina. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal pembayaran yang tersedia, seperti mobile banking, kantor pos, atau metode pembayaran resmi lainnya.
Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan pembayaran PNBP telah dilakukan, Pejabat Karantina Ikan menerbitkan Sertifikat Kesehatan Karantina Ikan (KI-1) atau Sertifikat Produk Perikanan, sesuai jenis media pembawa yang dilalulintaskan.
Penyerahan Sertifikat
Petugas menyerahkan Sertifikat Kesehatan Karantina Ikan (KI-1) kepada pengguna jasa sebagai bukti bahwa media pembawa telah memenuhi persyaratan karantina dan dapat dilalulintaskan ke area tujuan. Sertifikat juga dapat dicetak secara mandiri sesuai ketentuan layanan yang berlaku.
Ringkasan Alur Pelayanan
Pengajuan permohonan tindakan karantina secara elektronik atau manual.
Penerimaan dan pemeriksaan awal dokumen permohonan.
Disposisi dan penerbitan Surat Penugasan (K-2.2).
Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen.
Pemeriksaan jenis, jumlah, dan kesehatan media pembawa.
Penetapan hasil pemeriksaan:
Media pembawa sehat dan layak → proses dilanjutkan ke sertifikasi.
Media pembawa tidak sehat atau dokumen tidak memenuhi persyaratan → dilakukan tindakan penolakan.
Penerbitan Billing PNBP dan pembayaran.
Penerbitan Sertifikat Kesehatan Karantina Ikan (KI-1) atau Sertifikat Produk Perikanan.
Penyerahan sertifikat kepada pengguna jasa.
Catatan: Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap atau tidak sah, maupun hasil pemeriksaan menunjukkan media pembawa tidak sehat atau tidak layak untuk dilalulintaskan, maka permohonan dapat dikenakan tindakan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku