Logo

Prosedur Domestik Masuk Karantina Ikan

Pelayanan Domestik Masuk Karantina Ikan merupakan proses pemeriksaan terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) yang masuk dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan media pembawa telah memenuhi persyaratan karantina sehingga dapat mencegah masuk dan tersebarnya HPIK ke daerah tujuan.

Berikut merupakan langkah-langkah pelayanannya:

  1. Melaporkan Kedatangan Media Pembawa

    Pemilik atau penanggung jawab media pembawa melaporkan kedatangan media pembawa di tempat pemasukan serta menyampaikan notifikasi PTK dari UPT asal kepada Pejabat Karantina Ikan.

    Dokumen yang perlu disiapkan antara lain:

    • Permohonan Tindakan Karantina (PTK/K-1.1);

    • Dokumen persyaratan yang dipersyaratkan; dan

    • Berita Acara Penyerahan Media Pembawa (K-1.5).

  2. Penugasan Pemeriksaan

    Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk menugaskan Pejabat Karantina Ikan untuk melaksanakan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan kesesuaian dokumen terhadap media pembawa.

  3. Pemeriksaan Administratif dan Kesesuaian Dokumen

    Pejabat Karantina Ikan memeriksa kelengkapan serta kesesuaian dokumen dengan media pembawa yang dilaporkan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan:

    • dokumen persyaratan tidak lengkap;

    • dokumen tidak benar atau tidak sah; dan/atau

    • jenis atau jumlah media pembawa tidak sesuai dengan dokumen,

    maka media pembawa dapat dikenakan tindakan penahanan sesuai ketentuan yang berlaku.

  4. Menempelkan Segel/Penanda pada Kemasan Media Pembawa HPIK

    Apabila dokumen telah sesuai, Pejabat Karantina Ikan memasang segel atau penanda pada kemasan media pembawa sebagai bukti bahwa pemeriksaan karantina telah dilaksanakan.

  5. Penugasan Pembebasan

    Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas kepada Pejabat Karantina Ikan untuk melaksanakan tindakan pembebasan serta penerbitan Sertifikat Pelepasan.

  6. Penerbitan Draft Sertifikat Pelepasan

    Pejabat Karantina Ikan menerbitkan Draft Sertifikat Pelepasan (K-9.2) sebagai dasar proses penyelesaian administrasi pelayanan.

  7. Pembayaran PNBP

    Pejabat Karantina Ikan menerbitkan kode billing (e-Billing) sebagai dasar pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.

  8. Penerbitan Sertifikat Pelepasan

    Setelah pembayaran PNBP selesai, Pejabat Karantina Ikan menerbitkan Sertifikat Pelepasan (K-9.2) sebagai bukti bahwa media pembawa telah memenuhi persyaratan karantina dan dapat dilalulintaskan ke area tujuan.

Ringkasan Alur Pelayanan

  1. Pelaporan kedatangan media pembawa dan penyampaian notifikasi PTK.

  2. Penugasan Pejabat Karantina Ikan.

  3. Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.

  4. Penyegelan atau pemberian penanda pada media pembawa.

  5. Penugasan pembebasan dan penerbitan Sertifikat Pelepasan.

  6. Penerbitan Draft Sertifikat Pelepasan (K-9.2).

  7. Pembayaran PNBP melalui e-Billing.

  8. Penerbitan Sertifikat Pelepasan (K-9.2).

Catatan: Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dokumen tidak lengkap, tidak sah, atau terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dan media pembawa, maka media pembawa dapat dikenakan tindakan penahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.