Ambon - Sebanyak 67 ekor sapi yang diperiksa Balai Karantina Maluku di lima lokasi menunjukkan hasil negatif terhadap Bovine Mycobacterium Tuberculosis Complex (MTBC). Hasil tersebut diperoleh dari pemantauan daerah sebar Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang dilakukan pada 30 September hingga 17 Oktober 2026.
Pemantauan dilaksanakan di Kecamatan Amahai dan Desa Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Desa Waimital dan Desa Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat, serta Kota Ambon. Pemeriksaan terhadap 67 sapi dilakukan menggunakan uji tuberkulin dengan Purified Protein Derivative (PPD).
Selain pemeriksaan MTBC, petugas juga mengambil sampel darah dari 92 ekor sapi untuk pengujian laboratorium terhadap Brucellosis dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hasil pemantauan tersebut kemudian dibahas dalam Seminar Lokal Pemantauan Daerah Sebar HPHK Provinsi Maluku Tahun 2026 yang digelar Balai Karantina Maluku.
Pelaksana Tugas Kepala Balai Karantina Maluku Purwadi mengatakan, kesehatan hewan memiliki keterkaitan dengan kesehatan masyarakat, keberlanjutan sektor peternakan, dan ketahanan pangan.
"MTBC menjadi salah satu penyakit yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia," jelas Purwadi dalam pesan elektronik yang diterima di Ambon, Senin, (9/11).
Karena itu, tegasnya, pemantauan dan pengendalian perlu dilakukan secara berkelanjutan. Purwadi juga menekankan pentingnya koordinasi antara Karantina, pemerintah daerah, instansi teknis, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran HPHK.
Seminar tersebut diikuti perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dinas Pertanian Kota Ambon, dinas pertanian kabupaten/kota, serta dosen dan mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Pattimura.
Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring sebagai ruang pertukaran informasi antarpemangku kepentingan. Balai Karantina Maluku berharap hasil pemantauan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun langkah antisipasi, pencegahan, dan pengendalian MTBC maupun HPHK lainnya di Provinsi Maluku.
Penguatan pemantauan juga diarahkan agar potensi penyakit dapat dikenali lebih dini sehingga kesehatan hewan, keberlanjutan peternakan, dan kesehatan masyarakat dapat terlindungi.
Narahubung :
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama, Badan Karantina Indonesia
Siaran Pers Badan Karantina Indonesia
No. 1311/R-Barantin/11.2026
Ambon, 10 November 2026
