Logo

Gandeng KPK, Karding Perkuat Budaya Antikorupsi bagi 5.938 ASN Barantin

11 November 2026
52 dibaca
  Gandeng KPK, Karding Perkuat Budaya Antikorupsi bagi 5.938 ASN Barantin

Kontributor

Penulis
ppsdm
Editor
Wem

BEKASI — Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding membuka program e-Learning ASN Berintegritas yang diikuti 5.938 aparatur sipil negara (ASN) Barantin dari seluruh Indonesia.

Program yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut ditujukan untuk memperkuat budaya antikorupsi dan integritas dalam pelayanan karantina.

Kick-off program dilaksanakan secara hybrid dari Kampus Barantin, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina, Cikarang, Bekasi, Rabu (11/11).

Dalam sambutannya secara daring, Karding menegaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Menurut dia, tugas perkarantinaan tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis dan profesionalisme, tetapi juga harus ditopang oleh integritas dalam setiap tindakan, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Integritas bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen moral yang harus tertanam dalam setiap tindakan, keputusan, dan napas pelayanan kita sebagai Aparatur Sipil Negara,” ujar Karding.

Ia mengatakan, kolaborasi dengan KPK melalui pendidikan antikorupsi menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi ASN KPK Yonathan Demme Tangdilintin mengatakan, masyarakat mengenal dan merasakan kehadiran negara melalui pelayanan yang diberikan oleh ASN.

Karena itu, menurut dia, integritas aparatur menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Hal tersebut dinilai relevan dengan tugas Barantin dalam melindungi sumber daya hayati Indonesia melalui pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan.

Program e-Learning ASN Berintegritas berlangsung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Sebanyak 5.938 ASN Barantin akan mengikuti pembelajaran dengan total 19 jam pelajaran melalui Learning Management System (LMS) LenteraQ, platform pembelajaran digital milik Barantin.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Wisnu Wasisa Putra mengatakan, pembelajaran digital tersebut dirancang agar dapat menjangkau ASN Barantin yang tersebar di berbagai unit kerja di seluruh Indonesia.

Peserta akan mengikuti enam modul yang membahas nilai integritas, konsistensi perilaku, gratifikasi, benturan kepentingan, hingga keberanian menolak praktik korupsi.

Enam modul tersebut meliputi Berani Memilih Jalan Lurus, Meski Banyak Godaan; Saat Perkataan, Pikiran, dan Perbuatan Harus Selaras; Dari Uang Kopi, Parsel Lebaran, hingga Korupsi; Teguh dalam Integritas: Berani Bersikap Objektif saat Menghadapi Konflik Kepentingan; Tangan yang Menolak; serta Cahaya Perubahan.

Seluruh rangkaian pembelajaran dan evaluasi dapat diakses melalui LMS LenteraQ selama periode pelaksanaan program.

Pemanfaatan LenteraQ juga menjadi bagian dari transformasi digital pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Barantin.

Dengan sistem tersebut, pendidikan antikorupsi dapat menjangkau pegawai mulai dari jajaran pimpinan hingga petugas yang memberikan pelayanan karantina di lapangan.

Karding juga meminta seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Barantin mengawal pelaksanaan program tersebut.

Para pimpinan tidak hanya diminta memastikan pegawai menyelesaikan pembelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas di unit kerja masing-masing.

Menurut Karding, budaya integritas organisasi harus dimulai dari komitmen pimpinan dan diwujudkan melalui perilaku nyata dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi mampu membentuk karakter dan budaya kerja ASN Barantin.

Melalui kolaborasi dengan KPK dan pemanfaatan LenteraQ, Barantin mendorong integritas menjadi bagian dari setiap pelaksanaan tugas perkarantinaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan tepercaya.

Narahubung:

Kepala Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Badan Karantina Indonesia

Bagikan Berita