Sebagai negara agraris, sebagian besar pemenuhan pangan Indonesia ditopang oleh sektor peternakan. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyakit pada hewan menjadi prioritas utama untuk menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Mengingat setiap aktivitas impor hewan ternak berisiko membawa masuk Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang membahayakan sumber daya hayati nasional, maka setiap importasi hewan ternak wajib memenuhi persyaratan karantina secara ketat. Berikut adalah prosedur dan syarat yang harus diperhatikan :
Calon importir memenuhi persyaratan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait (memiliki permit Impor).
Importir memiliki Instalasi Karantina Hewan (IKH) milik sendiri/milik pihak lain atau menggunakan Instalasi Karantina Hewan milik pemerintah untuk keperluan tindakan karantina hewan.
Memiliki surat persetujuan pemasukan (rekomendasi pemasukan) dari Kementrian Pertanian.
Importir melakukan registrasi dan permohonan pemeriksaan karantina melalui portal SSMQC yang dapat diakses pada tautan https://linktr.ee/SSmQCGen2.
Importir juga harus memastikan kelengkapan persyaratan karantina sejak di negara asal yaitu Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara asal.
Pengirim dari negara asal (eksportir negara asal) mengisi dan menyampaikan dokumen pemberitahuan awal (prior notice) yang dapat diakses melalui notice.karantinaindonesia.go.id., pengisian dan penyampaian prior notice wajib dilakukan sebelum keberangkatan dari negara asal.
Setibanya di tempat pemasukan (bandara/ pelabuhan di Indonesia), importir wajib melaporkan dan menyerahkan hewan berikut kelengkapan persyaratannya (sertifikat kesehatan, dokumen lain, serta dokumen pendukung) kepada Pejabat Karantina Hewan untuk keperluan tindakan karantina hewan.
Besaran dan jumlah biaya PNBP karantina mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2024 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan disetorkan ke rekening negara (bukan rekening pribadi) melalui e-billing.
Jika hasil pemeriksaan karantina menyatakan dokumen lengkap dan sah, serta terhadap hewan telah yang selesai dilakukan tindakan karantina hewan di IKH dinyatakan sehat serta bebas HPHK, maka dilakukan pembebasan oleh dokter hewan karantina dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina, untuk selanjutnya hewan dapat dilalulintaskan di wilayah Indonesia sesuai ketentuan perundangan.
Apabila mengalami kendala teknis atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai prosedur importasi hewan, silakan berkonsultasi dengan layanan informasi Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui email humaskarantina@gmail.com atau WhatsApp Center 08111920336.



