Mengekspor tumbuhan beserta produk turunannya ke pasar global merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, setiap negara tujuan memiliki standar biosekuriti yang ketat untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memenuhi prosedur karantina sebelum melakukan pengiriman agar produknya terjamin kualitasnya dan tidak mengalami penolakan setibanya di negara tujuan (Notification of Non-Compliance/ NNC).
Berikut adalah langkah-langkah dan persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi saat akan mengekspor tumbuhan dan produk olahannya:
Wajib Memiliki Phytosanitary Certificate (PC): Setiap komoditas tumbuhan harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan (PC) yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Indonesia (Barantin) sebagai syarat utama, beserta dokumen pendukung lain yang diwajibkan oleh negara tujuan (masing-masing komoditas dan negara tujuan memiliki persyaratan yang berbeda).
Pengajuan dokumen PC dapat dilakukan secara online ke Badan Karantina Indonesia melalui laman Single Submission Quarantine Customs (SSM QC) https://s.id/ssmqcekspor . Pengajuan permohonan akan terkirim pada sistem Barantin dan Bea Cukai sekaligus.
Petugas akan melakukan tindakan karantina pemeriksaan kelengkapan dokumen dan fisik di fasilitas standar, atau di Instalasi Karantina Tumbuhan atau Tempat Lain (TL).
Khusus untuk komoditas benih atau bibit, Anda wajib melampirkan surat rekomendasi pengeluaran dari Kementerian Pertanian.
Jika komoditas yang diekspor termasuk kategori dilindungi, Anda harus melampirkan Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SAT-LN) dari kementerian terkait.
Selain syarat di atas, pastikan Anda telah meriset dan memenuhi seluruh aturan spesifik yang diminta oleh negara tujuan agar proses masuknya barang berjalan lancar tanpa risiko penolakan.
Jika dokumen lengkap dan sah, serta hasil pemeriksaan fisik menyatakan komoditas sehat, aman serta telah memenuhi persyaratan dari negara tujuan, maka Barantin akan mengeluarkan sertifikat pitosanitari (phytosanitary certificate) yang akan menyertai komoditas saat dikirim ke negara tujuan.
Besaran dan jumlah biaya PNBP karantina mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2024 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan disetorkan ke rekening negara (bukan rekening pribadi) melalui e-billing.
Kelancaran proses ekspor sangat bergantung pada kedisiplinan dalam melengkapi dokumen dan memastikan kualitas produk sebelum dikirim. Apabila Anda mengalami kendala teknis atau membutuhkan pendampingan lebih lanjut mengenai prosedur di atas, silakan berkonsultasi dengan layanan informasi Barantin melalui email humaskarantina@gmail.com atau melalui WhatsApp Center di nomor 08111920336.
