ROMA, ITALIA – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan global pada Sidang ke-20 Commission on Phytosanitary Measures (CPM-20) yang diselenggarakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia pada 9-13 Maret 2026. Dalam forum tertinggi kesehatan tumbuhan dunia tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya transformasi kelembagaan dan inovasi teknologi dalam menghadapi ancaman hama penyakit lintas batas.
Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean, dalam pidato kunci yang dibacakan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Italia, Junimart Girsang, menyampaikan bahwa Indonesia kini memiliki wajah baru dalam sistem perkarantinaan.
"Badan Karantina Indonesia hadir dengan organisasi baru yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. Landasan operasional kami, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, merupakan wujud kepatuhan Indonesia terhadap perjanjian sanitasi dan fitosanitari internasional demi menjaga kelancaran perdagangan global sekaligus melindungi sumber daya alam hayati kita," ujar Sahat dalam keterangannya.
Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, dalam sambutan pembukaannya menekankan bahwa kesehatan tumbuhan adalah fondasi utama dalam transformasi sistem agrifood. Ia mengingatkan bahwa hingga 40% hasil panen global hilang setiap tahun akibat hama dan penyakit.
"Kesehatan tumbuhan berperan sentral dalam mempromosikan ketahanan dan mendukung negara-negara untuk melindungi perbatasan mereka. Kepemimpinan kami di FAO memperkuat kerja sama global di bawah International Plant Protection Convention (IPPC) untuk mencapai Better Production, Better Environment, Better Life, and Better Nutrition, dengan prinsip tidak meninggalkan siapa pun (leaving no one behind)," tegas Qu Dongyu. Ia juga mengimbau seluruh delegasi untuk tetap mengedepankan profesionalisme di tengah kompleksitas geopolitik global.
Di hadapan delegasi dari berbagai negara, Barantin menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Pesatnya pertumbuhan e-commerce menjadi pintu masuk bagi hama dan penyakit eksotis yang dapat melumpuhkan ekonomi petani.
"Strategi perlindungan wilayah harus adaptif. Kami terus mengembangkan sistem peringatan dini dan analisis risiko yang didukung oleh digitalisasi layanan, seperti sistem Prior Notice yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional. Hal ini terbukti mampu mempercepat layanan dan mengurangi biaya demurrage secara signifikan," lanjutnya.
Sidang CPM-20 ini juga menjadi momentum penting bagi Barantin untuk memperkuat diplomasi biosekuriti. Indonesia menyampaikan apresiasi atas transparansi dan kerja sama teknis yang selama ini terjalin dengan organisasi perlindungan tumbuhan nasional (NPPO) dari berbagai negara mitra, termasuk Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, Belanda, dan Chile.
Yurdi Yasmi, Direktur Plant Production and Protection Division FAO menyatakan, “Kepemimpinan Bapak Panggabean telah menjadi pusat dalam mengadvokasi kesehatan tumbuhan dan memperkuat sistem karantina, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mendukung perdagangan yang aman dan efisien.” Sekretaris IPPC, Enrico Perotti, menyambut baik kontribusi aktif Indonesia. Peran Indonesia dinilai sangat krusial dalam pencapaian target Strategic Framework IPPC 2020-2030, terutama dalam implementasi sertifikasi elektronik (ePhyto) yang menjadi standar baru perdagangan dunia yang aman dan efisien.
"Kolaborasi internasional adalah kunci. Indonesia siap menjadi bagian dari solusi global untuk mencegah penyebaran hama lintas batas demi masa depan pangan yang lebih aman dan berkelanjutan," tutup Sahat.
