Mengimpor tumbuhan, produk olahannya, hingga Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dari luar negeri ternyata tidak hanya memindahkan barang secara fisik, namun juga turut membawa risiko masuk dan tersebarnya hama penyakit tumbuhan yang bisa saja membahayakan sumber daya hayati di Indonesia. Agar importasi berjalan dengan lancar maka Anda perlu mempersiapkan persyaratan dan mengetahui prosedur lengkapnya.
Prosedur Impor Karantina Tumbuhan
Komoditas yang masuk ke Indonesia harus telah melalui proses Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT), Anda dapat melakukan pengecekan melalui website karantinaindonesia.go.id pada akses layanan phytoreq atau dapat mengakses melalui https://s.id/phytoreq.
Mengajukan laporan pemasukan komoditas tumbuhan dan produknya ke Badan Karantina Indonesia melalui https://s.id/ssmqcimpor dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persyaratan Impor Karantina Tumbuhan
Wajib dilengkapi sertifikat fitosanitari (Phytosanitary Certificate) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di Negara asal komoditas,
Dilengkapi dengan dokumen Prior Notice, yang telah dibuat oleh eksportir di negara asal melalui notice.karantinaindonesia.go.id sebelum tumbuhan atau produknya dikirim ke Indonesia,
Mengajukan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) atau Tempat Lain (TL) jika tumbuhan atau produknya tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan (bandara/ pelabuhan),
Jika komoditas berupa Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) wajib dilengkapi dengan CoA yang dikeluarkan oleh laboratorium teregistrasi Badan Karantina Indonesia di Negara Asal, cek melalui layanan phytoreq atau dapat mengakses https://s.id/labpsatbarantin, dan
Untuk komoditas berupa bibit, dilengkapi dengan surat izin pemasukan dari Kementerian Pertanian,
Jika dokumen lengkap dan sah, serta hasil pemeriksaan fisik menyatakan komoditas sehat, aman serta telah memenuhi persyaratan, maka Barantin akan mengeluarkan sertifikat pelepasan karantina,
Besaran dan jumlah biaya PNBP karantina mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2024 mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan disetorkan ke rekening negara (bukan rekening pribadi) melalui e-billing.
Setelah semua proses selesai, maka komoditas dapat dilalulintaskan di wilayah Indonesia.
Apabila Anda mengalami kendala teknis atau membutuhkan pendampingan lebih lanjut mengenai prosedur di atas, silakan berkonsultasi dengan layanan informasi Barantin melalui email humaskarantina@gmail.com atau melalui WhatsApp Center di nomor 08111920336.



