Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp444,1 miliar sepanjang 2025 atau mencapai 123,15 persen dari target yang ditetapkan. Pada periode yang sama, Barantin juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, (15/7).
Karding mengatakan laporan keuangan Barantin telah disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut dia, opini WTP yang diberikan BPK menjadi bukti komitmen lembaga dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
"Berkat dukungan dan bimbingan Komisi IV DPR RI, hasil audit laporan keuangan tahun anggaran 2025 oleh BPK, Barantin meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini sebagai wujud komitmen Barantin dalam pengelolaan anggaran sesuai prinsip akuntabel, transparan, dan tata kelola pemerintahan," kata Karding dalam RDP.
Selain mencatatkan opini WTP, Barantin juga membukukan realisasi PNBP sebesar Rp444,1 miliar atau 123,15 persen dari target yang telah ditetapkan. Karding menyebut capaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan negara yang positif dengan tetap menjaga efisiensi penggunaan anggaran.
Ia menambahkan, nilai aset Barantin hingga akhir 2025 tercatat mencapai Rp2,9 triliun atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI. Namun, DPR mengingatkan agar keberhasilan dalam pengelolaan keuangan juga diikuti dengan penguatan fungsi karantina dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai keberhasilan meraih opini WTP merupakan capaian yang patut diapresiasi. Meski demikian, menurut dia, tugas utama Barantin tetap memastikan keamanan pangan serta kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan di tengah meningkatnya risiko global.
"Kami mengapresiasi capaian WTP, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Barantin memastikan keamanan pangan dan kesehatan hewan, ikan, serta tumbuhan di tengah risiko global," ujar Riyono.
Dalam rapat tersebut, Barantin juga memaparkan sejumlah isu strategis yang tengah menjadi perhatian, di antaranya penguatan sistem karantina menghadapi dampak perubahan iklim, penanganan hambatan ekspor sarang burung walet ke China, hingga pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, tumbuhan, dan produknya yang diperdagangkan melalui platform digital.
Karding menegaskan Barantin akan terus memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan karantina guna mendukung ketahanan pangan nasional, menjaga kesehatan sumber daya hayati, serta memperkuat daya saing ekspor Indonesia.
Menurut dia, keberhasilan pengelolaan keuangan yang sehat harus berjalan seiring dengan penguatan sistem karantina sebagai garda terdepan dalam melindungi sumber daya alam hayati dan mendukung perdagangan yang aman.
RDP bersama Komisi IV DPR RI tersebut juga menegaskan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR untuk terus memperkuat layanan publik di bidang karantina demi mendukung ketahanan pangan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
