JAKARTA – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyatakan komitmennya dalam mengawal dan mendukung pemenuhan suplai susu nasional dari hulu hingga hilir. Langkah ini menjadi bagian strategis dari upaya menyukseskan program prioritas pemerintah, terutama Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah masif berjalan di berbagai wilayah. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Karantina Indonesia, Hudiansyah Is Nursal, dalam konferensi pers memperingati Hari Susu Nasional(HSN) 2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (2/6).
HSN 2026 mengusung tema tema “Dengan Susu, Generasi Kuat, Indonesia Hebat”. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, menjelaskan Hari Susu Dunia diperingati setiap 1 Juni di lebih dari 70 negara, dan Indonesia memperingati melalui Hari Susu Nusantara. “Hari Susu Nusantara bukan sekadar peringatan tahunan. Ini adalah wujud nyata sinergi lintas sektor dari pemerintah, industri, peternak, hingga masyarakat untuk bersama-sama memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang optimal,” tambah Widiastuti.
Barantin berperan dalam menjaga keamanan dan kesehatan komoditas pangan, termasuk susu. Di sektor hulu, Barantin bertugas memperketat pengawasan dan pemeriksaan karantina terhadap pemasukan sapi perah guna memastikan bibit-bibit tersebut bebas dari penyakit hewan. Langkah ini penting untuk mendukung lonjakan populasi sapi perah lokal, yang tahun lalu tercatat masuk hampir 15.000 ekor sapi bunting untuk memenuhi target swasembada.
Sementara di sektor hilir, Barantin mengawal kelancaran dan keamanan distribusi logistik produk susu, baik susu segar maupun olahan, ke seluruh pelosok tanah air. Mengingat tantangan distribusi ke daerah terpencil serta kebutuhan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang sangat besar, jaminan biosekuriti dan standardisasi mutu komoditas menjadi kunci utama agar asupan protein yang sampai ke masyarakat tetap aman dan higienis.
Barantin juga menegaskan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan pemangku kepentingan di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Gizi Nasional, dan pelaku usaha. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memetakan sentra peternakan baru, memperkuat pemberdayaan peternak rakyat dan koperasi, serta mengurai kendala rantai pasok demi mewujudkan ketahanan pangan.
#PelindunganMaksimalPelayananOptimal
