Jakarta — Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan arah kebijakan dan fokus program dalam 100 hari kerja pertama. Hal tersebut disampaikan pada rapat pimpinan (rapim) perdana sehari setelah serah terima jabatan, pada Kamis (30/4). Rapim ini menjadi momentum awal untuk memperkokoh fondasi kelembagaan, memperkuat pengawasan berbasis risiko, serta menjalankan fungsi karantina sebagai fasilitator perdagangan.
Karding menekankan peningkatan akuntabilitas dan transparansi di seluruh lini. Ia meminta seluruh unit kerja memperkuat sinergi dan memastikan setiap proses kerja berjalan efektif, efisien, serta terukur. Lebih lanjut, Karding berharap kedepannya dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan berbasis risiko.
"Fokus kita salah satunya adalah mengungkap praktik penyelundupan serta penutupan celah-celah di wilayah perbatasan yang berpotensi menjadi pintu masuk ancaman hayati," ungkap Karding.
Lebih lanjut, Karding menegaskan bahwa Barantin harus mampu menjadi fasilitator perdagangan yang semakin kuat. Peran karantina tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam diplomasi ekonomi dan akselerasi perdagangan. Dengan sistem layanan yang semakin modern dan responsif, Barantin diharapkan dapat mendukung kelancaran arus komoditas sekaligus menjaga keamanan hayati Indonesia.
"Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah menyelaraskan regulasi dan perencanaan, peninjauan kembali notifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta pembentukan satuan tugas khusus untuk penanganan reekspor. Setiap layanan juga diharapkan memiliki standar waktu layanan (Service Level Agreement/SLA) yang jelas dan terukur," terang Karding.
Pada kesempatan ini, Karding juga menyampaikan perhatiannya terhadap peningkatan kinerja dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) di Barantin. Menurutnya kedua hal tersebut harus berjalan beriringan.
Menutup arahannya, Karding menggarisbawahi pentingnya penguatan komunikasi dan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan karantina dapat berjalan efektif dan selaras dengan kepentingan nasional.
"Dengan langkah-langkah strategis tersebut, saya optimis Badan Karantina Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan hayati dan mendukung ketahanan pangan nasional," tutup Karding.
Narahubung
Kepala Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia
Siaran Pers
Badan Karantina Indonesia
Nomor: 3504/R-Barantin/04.2026
Jakarta, 30 April 2026
