Makassar – Karantina Sulawesi Selatan menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan ini merupakan langkah awal koordinasi strategis dalam rangka menyukseskan agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dilaksanakan mulai Mei hingga Agustus 2026.
Kepala Karantina Sulawesi Selatan, Sitti Chadidjah menyambut baik inisiatif kolaborasi ini. Beliau menekankan bahwa data karantina memegang peranan krusial sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
"Data karantina merupakan output nyata dari pelaksanaan tindakan karantina, baik hewan, ikan, maupun tumbuhan. Melalui data ini, kita dapat melihat sejauh mana kontribusi karantina terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Lebih lanjut, beliau menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan SE2026 dan mempersilakan pihak BPS untuk memaparkan langkah-langkah teknis agar terjadi sinkronisasi yang tepat antara kedua lembaga vertikal tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan hajatan besar 10 tahun sekali yang memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh Kementerian atau Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Sensus Ekonomi 2026 adalah momen sangat penting untuk pengumpulan data seluruh unit usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga besar. Tahun ini pendataannya cukup kompleks karena mencakup karakteristik sosial ekonomi keluarga secara menyeluruh di seluruh Indonesia," ujarnya.
Aryanto juga menambahkan bahwa kolaborasi ini bertujuan agar pendataan di lapangan dapat berjalan lebih efektif. Petugas sensus nantinya akan melakukan pendataan secara door-to-door untuk memotret peta ekonomi masyarakat secara akurat.
"Kami melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi vertikal maupun daerah karena di tingkat pusat sinergi ini sudah berjalan. Dukungan dari instansi seperti Karantina sangat kami perlukan agar pelaksanaan di Sulawesi Selatan berjalan lancar," ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan basis data ekonomi yang komprehensif sebagai landasan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan
