Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2025 serta isu aktual karantina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7). Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa laporan keuangan lembaganya telah disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemerika Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
"Berkat dukungan dan bimbingan Komisi IV DPR RI, hasil audit laporan keuangan tahun anggaran 2025 oleh BPK, Barantin meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini sebagai wujud komitmen Barantin dalam pengelolaan anggaran sesuai prinsip akuntabel, transparan, dan tata kelola pemerintahan," kata Karding dalam paparannya.
Karding menambahkan bahwa realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2025 mencapai Rp444,1 miliar atau 123,15 persen dari target. Ini menunjukkan kinerja penerimaan yang positif, meski belanja tetap dijaga efisiensinya. Nilai aset Barantin per akhir 2025 tercatat Rp2,9 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Riyono dan Fraksi Golkar Adrianus Asia Sidot menyambut baik capaian tersebut. Namun, Komisi IV menekankan agar Barantin tidak hanya fokus pada aspek keuangan, melainkan juga memperkuat sistem karantina dalam menghadapi tantangan ekspor dan perubahan iklim. “Kami mengapresiasi capaian WTP, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Barantin memastikan keamanan pangan dan kesehatan hewan, ikan, serta tumbuhan di tengah risiko global,” kata Riyono.
Dalam sesi pembahasan isu aktual, Karding menyoroti masalah ekspor sarang burung walet (SBW) ke Tiongkok. Sebanyak 19 perusahaan Indonesia ditangguhkan oleh General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC) karena kandungan aluminium melebihi standar. “Kami sudah melakukan investigasi, mewajibkan uji skrining aluminium, serta membentuk working group teknis dengan GACC untuk mempercepat penyelesaian penangguhan,” jelasnya.
Komisi IV menekankan perlunya komitmen perusahaan dalam memenuhi standar keamanan pangan internasional. “Kelemahan sistem ketertelusuran dari rumah walet ke produk akhir harus segera dibenahi. DPR mendukung langkah Barantin untuk melakukan pendampingan intensif kepada pelaku usaha. Barantin harus menjadi lembaga yang strategis dan bagian dari perdagangan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto.
Selain itu, Barantin juga memaparkan strategi penguatan sistem karantina menghadapi risiko perubahan iklim. Langkah yang disiapkan meliputi early warning system , surveilans berbasis risiko, integrasi data iklim dan epidemiologi, serta penguatan laboratorium. “Karantina harus menjadi garda terdepan dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekspor,” tegas Karding.
Menanggapi perdagangan komoditas hewan, ikan, tumbuhan, dan produknya secara daring, Karding menyebutkan pihaknya sedang konsolidasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. "Perdagangan daring, Barantin sedang konsolidasi dengan Komdigi untuk penerbitan sertifikat. Bahaya memang bila tidak diatur lebih lanjut," imbuhnya.
Pengelolaan keuangan yang sehat dan strategi kebijakan yang terarah, RDP ini menegaskan komitmen Barantin bersama DPR RI untuk memperkuat layanan publik di bidang karantina. Demi mendukung ketahanan pangan, kesehatan, dan daya saing ekspor Indonesia.
