Jakarta (13/10) - Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Karantina Pertanian (Barantan) dan TNI AD resmi ditandatangani (12/10). Upaya mewujudkan program kedaulatan pangan RI ditengah maraknya penyelundupan pangan strategis, Barantan menggandeng TNI AD untuk bekerjasama.

Kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, menjadikan potensi jalur masuk ilegal meningkat. Hal ini berimbas pada resiko potensi masuknya penyakit hewan dan tumbuhan yang sangat tinggi. Sementara itu SDM dan sarana prasarana karantina saat ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan 'batas darat dan batas laut' yang harus diawasi secara maksimal. Ditambah lagi adanya kerawanan dan konflik kepentingan lokal di wilayah perbatasan yang tinggi. Semua ini menjadi alasan mendasar bagi Barantan untuk menjalin kerjasama dengan TNI AD agar cakupan pengawasan di seluruh wilayah perbatasan Indonesia dapat terpenuhi dengan baik.

Saat ini personil TNI AD telah membantu pengawasan karantina di wilayah rawan zona 2, 3, 4 di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. "Untuk kedepannya kami berharap juga bisa mengcover wilayah rawan zona 1", ujar Aster Kasad Mayjen TNI Widagdo Hendro S.

Bertempat di kantor Mabes TNI AD penandatanganan perpanjangan PKS kali kedua ini dilakukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Banun Harpini, M.Sc dan Aster Kasad, Mayjen TNI Widagdo Hendro S. Dan disaksikan oleh Kepala Pusat KKIP, Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc, Kabid Kepatuhan Perkarantinaan, Kabid Kerjasama Perkarantinaan, Kasubbid Kerjasama, Paban III/Kanwil dan Pabandya-I/RTRW Spaban III. (dw/humas)