Unit Pelayanan Publik (UPP)

Unit Pelayanan Publik (UPP) Badan Karantina Pertanian merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Karantina Pertanian. Tugas UPP adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi, dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya.

Sedangkan ruang lingkup UPP Daerah disesuaikan dengan masing-masing Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Karantina Pertanian.

Asas Pelayanan UPP

Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

PPID Badan Karantina Pertanian

Prosedur Memperoleh Informasi Publik melalui PPID Barantan

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.
Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.
Pengelola PPID mencatat semua informasi yang disebutkan oleh pemohon.
Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.
Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan wakjtu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.
Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.
Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Peraturan terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dapat anda unduh Permentan NOMOR: 32/Permentan/OT.140/5/2011

Waktu Layanan

Senin s.d. Kamis : Pukul 09.00 - 12.00 dan 13.00 - 15.00 WIB

Jumat : Pukul 09.00 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 WIB

Mekanisme Pengajuan Keberatan

Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

Pasal 35

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
tidak ditanggapinya permintaan informasi;
permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permintaan informasi;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Alasan Pengajuan Keberatan

Berdasarkan pasal 35 dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), alasan yang dapat digunakan pemohon informasi untuk mengajukan keberatan:

penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;
tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP;
tidak ditanggapinya permintaan informasi;
permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
tidak dipenuhinya permintaan informasi;
pengenaan biaya yang tidak wajar;
penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang.

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Atasan PPID.
Mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
Menerima salinan formulir sebagai tanda terima pengajuan.
Menerima tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis dari atasan PPID. Jika tanggapan pengajuan dan keputusan tertulis tidak memuaskan, dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.

Mekanisme Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online;

2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung;

Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;
Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis;

Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB dengan melampirkan;bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

4. Permohon Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Online dapat dikirim ke [email protected]

Sanksi Pidana UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 51

Menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5 Juta rupiah.

Pasal 52

Badan Publik yang sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan /atau tidak menerbitkan Informasi Publik dan mengakibatkan kerugian dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 5 Juta rupiah.

Pasal 53

Orang yang sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, dan / atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau Pidana denda paling banyak Rp. 10 Juta rupiah.

Pasal 54 ayat (1)

Dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi yang dikecualikan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 Juta rupiah.

Pasal 54 ayat (2)

Dengan dengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi dikecualikan yang membahayakan kemanan dan ekonomi negara, pidana pencjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 20 Juta rupiah.

Pasal 55

Sengaja membuat Informasi Publik tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain, pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 juta rupiah.

Pasal 56

Pelanggaran juga duancam dengan sanksi UU lain yang bersifat khusus

Pasal 57

Tuntutan pidana merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan Pidana.

Sumber :

www.komisisiinformasi.go.id