Bekasi – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Biro Organisasi Sumber Daya Manusia mengundang Biro Kepegawaian Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk sharing knowledge penerapan pola karir dan pola mutasi di lingkungan Kementerian Keuangan, utamanya yang diterapkan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rabu (22/01).

Kementerian Keuangan telah ditetapkan sebagai Kementerian yang telah menerapkan Sistem Merit dengan predikat sangat baik tiga kali berturut turut pada 2019, 2021 dan 2023. Sistem of Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 stdd. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Dalam sambutannya Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia (Barantin), Shahandra Hanitiyo menyampaikan sebagai lembaga baru yang berdiri pada 2023, Barantin memiliki peran penting sebagai salah satu benteng pertahanan Negara yang memiliki tanggung jawab menjaga ketahanan pangan, keberlanjutan ekosistem dan fasilitasi perdagangan yang terkait dengan Sumber Daya Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Dalam melaksanakan peran strategis tersebut, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi komponen penting yang perlu dikelola agar pelaksanaan tugas dan pemberian layanan kepada Masyarakat dapat berjalan dengan profesional dan optimal.”

”Mendorong hal tersebut, dalam Rencana Strategis Barantin 2025 – 2029, penguatan SDM di lingkungan Badan Karantina Indonesia menjadi salah satu program prioritas. Sejalan dengan hal tersebut, Barantin berkomitmen untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Merit dan Manajemen Talenta dalam pengelolaan SDM nya,” ujar Shahandra

Menurut Shandandra, sebagai salah satu bentuk upaya Barantin dalam menerapkan kedua sistem ini, barantin akan mulai melakukan penyusunan skema penataan dan pola karir pegawai agar setiap pegawai dapat berkembang sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki.

”Dengan adanya pola karir yang jelas dan terstruktur, harapannya di lingkungan Barantin, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan produktif yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat,” tambahnya

Kepala Bagian Mutasi dan Kepangkatan, Kementerian Keuangan, Erma Zulaichah, menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan memulai proses untuk Manajemen Karir di tahun 2007 dan saat ini masih berjalan. ”Kami sampaikan bahawa pimpinan di Kementerian Keuangan semua adalah produk dari Manajemen Karir,” ujarnya

Lebih lanjut Erma menjelaskan Manajemen Karier di lingkungan Kementerian Keuangan adalah serangkaian pengelolaan sumber daya manusia yang objektif, terencana, dan akuntabel untuk melaksanakan pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan promosi dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.

“Jadi setiap eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan wajib mengajukan calon-calon talenta untuk mengikuti proses Manajemen Karir dengan syarat yang telah ditentukan,” jelasnya

Sedangkan untuk pola mutasi, Winarko, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian DJBC menjelaskan instansinya membagi tiga kluster wilayah kerja yakni Dominan sebanyak 36 unit kerja, Reguler sebanyak 65 unit kerja dan Minor, Rawan, Remote sebanyak 47 unit kerja. Setiap pegawai akan merasakan mutasi di wilayah Minor, Rawan, Remote selama minimal 2 tahun dan maksimal 3 tahun, kemudian secara bergantian akan mutasi ke wilayah reguler minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun dan kemudian mutasi ke wilayah Dominan minimal 2 tahun dan maksimal 9 tahun.

”Namun ada kekhususan jika memang dari pegawai tersebut merupakan putra daerah atau memiliki keahlian khusus yang tidak dapat digantikan lainnya, maka pola mutasinya berbeda,” ujar Winarko

Menutup acara sharing knowledge Shahandra berharap, Barantin kedepan dapat menerapkan Manajemen Karir dan Pola Mutasi yang dapat menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi mereka, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi.

Barantin Sharing Knowledge Bersama Kemenkeu