Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengadakan rangkaian pertemuan bilateral dengan Kedutaan Besar Australia, Kanada, dan Korea guna meningkatkan kelancaran perdagangan khususnya pada importasi ikan dan produk ikan.

Pertemuan yang dilakukan selama 3 (tiga) hari ini membahas tentang peraturan baru Barantin mengenai dokumen karantina, yaitu Prior Notice, Health Certificate For Fish and Fish Products (HC), dan Notification of Non-Compliance (NNC). “kami mendiskusikan implementasi peraturan baru terhadap perdagangan komoditas perikanan antara Indonesia dan negara mitra,” Ujar Direktur Manajemen Risiko Karantina Ikan, Sugeng Sudiarto, Jumat, (4/10) di Gedung Mina Bahari.

Untuk diketahui, prior notice adalah pemberitahuan awal dokumen persyaratan impor komoditas ikan dan produk turunannya yang diajukan oleh eksportir di negara asal sebelum komoditas tersebut diberangkatkan ke Indonesia. Kebijakan ini merupakan bentuk kehati-hatian pada lalu lintas impor untuk membendung membanjirnya komoditas ikan dan turunannya yang belum terdata.

“Dengan adanya prior notice, sebelum komoditas ikan dan produk ikan sampai Indonesia, seluruh informasi terkait komoditas yang akan diekspor seperti asal negara, jenis dan jumlah ikan/produk ikan. Informasi ini menjadi dasar penilaian analisis dan verifikasi risiko terkait produk yang dilalulintaskan,” Ungkap Sugeng.

Selain itu, tambah Sugeng, prior notice akan memudahkan proses persiapan dan pelaksanaan tindakan karantina serta mempercepat kelancaran arus komoditas karantina ikan di tempat-tempat pemasukan.

Dalam pertemuan ini disampaikan juga mengenai format Health Certificate For Fish and Fish Products (HC) baru dan Notification of Non-Compliance (NNC). HC merupakan suatu dokumen yang menjadi persyaratan ekspor. sementara NNC merupakan suatu informasi yang berisikan informasi tentang paparan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) pada produk yang dilalulintaskan dan pemberitahuan ketidaklengkapan persyaratan ekspor ke Indonesia.

“Diharapkan dengan adanya pertemuan tersebut dokumen prior notice, HC dan NNC dapat diimplementasikan dengan baik, dan perdagangan komoditas perikanan antara kedua negara dapat tetap berjalan lancar,” Pungkas Sugeng.

Turut hadir dari Agriculture Counsellor Kedutaan Besar Australia (Mr. Dane Roberts), Agriculture Counsellor Kedutaan Besar Kanada (Ms. Jasmine Labelle) dan Agriculture Counsellor Kedutaan Besar Republik Korea (Mr. Kyungsoo Ha). Sedangkan dari Direktorat Manajemen Risiko Sugeng Sudiarto, Ketua Tim Ketertelusuran Awliya Prama Arta, Ketua Tim Analisa Risiko Usman Affandi, Ketua Tim Pemantauan Jumadi, PHPI Ahli Utama Teguh Samudro dan Muhammad Ridwan serta sejumlah pejabat fungsional.

Dukung Kelancaran Perdagangan Komoditas Perikanan, Barantin Sosialisasikan Dokumen Karantina