Jakarta - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mendukung deregulasi sebagai salah satu upaya untuk menghadapi tantangan ekonomi global, setelah pengumuman tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Tindakan Karantina di preborder yang sudah berjalan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta.

"Kami siap mendukung upaya untuk menghadapi tantangan ekonomi global pascapenetapan tarif impor oleh Amerika Serikat, salah satunya melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan untuk mempermudah layanan. Karantina sudah menerapkan konsep preborder beberapa tahun terakhir, sebagai bentuk kemudahan layanan sebelum penetapan tarif resiprokal," ujar Kepala Barantin Sahat M. Panggabean dalam siaran pers, Kamis (10/04).

Sahat lebih lanjut menjelaskan preborder ini memastikan jaminan kesehatan komoditas sebagai media pembawa bebas dari hama dan penyakit, sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Dibuktikan dengan dokumen persyaratan yang dikirimkan sebelum komoditas tiba, pemberitahuan awal atau prior notice. Hal demikian dapat mempercepat tindakan karantina di Indonesia, khususnya komoditas yang termasuk kategori risiko rendah dan sedang.

“Dalam arahannya kemarin (Selasa, red), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran kabinetnya untuk deregulasi sebagai respon terhadap kebijakan Amerika Serikat mengenai tarif resiprokal, termasuk Karantina. Bila sudah dipastikan tindakan karantina di negara asal berjalan baik dan sesuai prosedur, tindakan karantina di Indonesia tidak lama. Karantina menerapkan sistem pertahanan hayati (biodefense) dan biosekuriti untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia,” papar Sahat.

Sahat mengatakan bahwa berdasarkan pemaparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga, peluang ekspor komoditas pertanian masih cukup tinggi. Hal senada juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia masih surplus sebelum diterapkannya kebijakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Layanan Karantina Penuhi SLA

Implementasi preborder juga telah memberikan kontribusi positif dalam Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE). Mempercepat arus barang dan menurunkan biaya logistik, termasuk komoditas pertanian dan perikanan, yang mencakup di 53 pelabuhan dan 7 bandara. Sinergisitas dengan instansi terkait juga berdampak positif melalui layanan Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) impor berbasis digital.

“Layanan karantina untuk komoditas dengan kriteria risiko rendah dan sedang, bisa selesai kurang dari 24 jam. Terpenuhi SLA (Service Level Agreement) untuk layanan karantina dengan risiko rendah selama 24 jam, sedangkan risiko sedang 1-3 hari,” jelasnya.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Ichwandi secara terpisah menjelaskan berdasarkan data Best Trust (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology), rata-rata SLA layanan Karantina pada tahun 2024, di 26 unit pelaksana teknis (UPT) yang melayani sertifikasi ekspor impor, di bawah sepuluh jam untuk kategori risiko rendah dan sedang.

“Data tahun 2024 lalu, rata-rata waktu layanan karantina di dua puluh enam UPT mencapai 9,06 jam. Waktu tercepat 5,85 jam pada September, sedangkan tertinggi selama 12,82 jam pada Maret. Jadi layanan Karantina sudah terpenuhi SLA yang telah ditetapkan. Optimalisasi skema preborder maka proses clearance akan lebih cepat,” ujar Ichwandi.

Narahubung:

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia

Siaran Pers Badan Karantina Indonesia

Nomor: 0304/R-Barantin/04.2025

Jakarta, 10 April 2025

Konsep Preborder Karantina Sejalan dengan Arahan Presiden Terkait Kebijakan Tarif Resiprokal