Jakarta - Badan Karantina Indonesia (Barantin) secara resmi menyampaikan laporan keuangan unaudited tahun 2024 kepada Direktur Jenderal Pemeriksa Keuangan IV (Dirjen PKN IV) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

“Ini merupakan langkah konkret yang kami lakukan sebagai instansi pemerintah untuk bekerja secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” Ujar Sekretaris Utama Barantin, Shahandra Hanitiyo di Gedung BPK RI, Rabu (26/2).

Lebih lanjut, Shahandra menjelaskan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Transparansi dalam penyusunan, penggunaan, dan pelaporan anggaran memastikan bahwa setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Tambahnya.

Sementara itu, Dirjen PKN IV BPK RI, Syamsudin dalam sambutannya menyebutkan pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan proses yang panjang, setelah mendapatkan laporan keuangan ini, BPK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kemudian mendapatkan hasil pemeriksaan yang akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kementerian dan Lembaga mitra yang telah berkomitmen untuk menyampaikan laporan keuangan unaudited sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Kami berharap pemeriksaan yang dilakukan BPK berjalan dengan lancar dan Barantin mendapat perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” Tutup Shahandra.

Hadir mendampingi Sekretaris Utama pada acara kali ini Kepala Biro Umum dan Keuangan Barantin dan Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin.

Langkah Transparan: Badan Karantina Indonesia Serahkan Laporan Keuangan Unaudited ke BPK RI