Bogor – Valuasi ekonomi komoditas strategis tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar untuk mitigasi risiko yang efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sriyanto, Deputi Bidang Karantina Hewan pada 30 Oktober lalu.

“Pengelolaan komoditas strategis secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung produktifitas dan meningkatkan akses keberterimaan serta daya saing di pasar global," ungkap Sriyanto.

Menurutnya, jika tersedia data valuasi yang jelas, maka karantina dan pemerintah dapat digunakannya untuk meningkatkan kesadaran dan komunikasi antar pemangku kepentingan tentang pentingnya pengelolaan risiko penyakit hewan. Valuasi sendiri merupakan proses untuk menentukan nilai suatu aset.

Srianto memaparkan, bahwa penggunaan nilai ekonomi merupakan hal yang dapat dimengerti oleh semua pihak dalam memahami dampak negatif masuk dan tersebarnya penyakit hewan terhadap keanekaragaman hayati dan komoditas pertanian serta perikanan di Indonesia. Selain itu, menurutnya Badan Karantina Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengoptimalkan komoditas strategis nasional seperti daging dan sarang burung walet. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan Rapat Koordinasi Kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Optimalisasi Kebijakan Publik Terhadap Komoditas Strategis.

Sementara itu Direktur Manajemen Risiko Karantina Hewan, Anes Doni Kriswito menambahkan, bahwa dengan pendekatan berbasis valuasi ekonomi, mitigasi risiko penyakit hewan di era perdagangan bebas dapat dilakukan secara lebih efektif, guna menjaga keberlanjutan dan melindungi komoditas strategis dari dampak yang merugikan.

Anes juga menjelaskan bahwa valuasi ekonomi yang menyeluruh memungkinkan dapat digunakan untuk analisis risiko yang lebih baik, membantu dalam merumuskan strategi dan mitigasi yang tepat dan berbasis data. Sehingga diharapkan kedepan akan lahir kajian-kajian strategis yang dapat digunakan pemangku kepentingan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif, responsif dan memberikan manfaat yang nyata terhadap kemajuan bangsa.

Pada kegiatan tersebut hadir pula narasumber dari Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), IPB University dan Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementrian Pertanian.

"Ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memperkuat kajian atau analisis segenap pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan atau rekomendasi sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab," pungkas Sriyanto. (*)

Mitigasi Risiko Karantina Hewan Melalui Valuasi Komoditas Strategis