KETERANGAN PERS

NOMOR: 0104/KP-BARANTIN/04.2025

PENUNDAAN IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

Sehubungan dengan penundaan implementasi Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT) pelaksanaan Tindakan Karantina dilakukan untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Produk Rekayasa Genetik, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, Sumber Daya Genetik, serta pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan dan pakan yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan serta kelestarian lingkungan.

2. Bahwa pelaksanaan Tindakan Karantina berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2019 tentang KHIT dilakukan sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor atau ekspor.

3. Dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor Media Pembawa, dilakukan melalui layanan sistem yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW) yang sifatnya wajib atau mandatory.

4. Peraturan Badan Karantina Indonesia (Perba) Nomor 5 Tahun 2025 merupakan perubahan dari Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran komoditas hewan, ikan dan tumbuhan. Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Badan dimaksud telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta telah dilakukan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga terkait dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka ekspor maupun impor Media Pembawa.

5. Namun demikian, kami menyadari bahwa sosialisasi terhadap Peraturan Badan ini belum optimal sehingga menimbulkan persepsi yang belum utuh dalam penerapan Peraturan Badan dimaksud. Berdasarkan kondisi tersebut maka Badan Karantina Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sepakat melakukan Penundaan Pelaksanaan Pengawasan Ketentuan Pembatasan Impor Dan Ekspor terhadap Jenis Komoditas Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.4/2025.

6. Selama masa penundaan atas kedua Peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) di atas, kami mengimbau kepada pelaku usaha untuk berperan aktif mengikuti sosialisasi di masing-masing wilayah setempat dan menyesuaikan proses bisnis ekspor dan impor melalui Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) untuk menghindari kendala terhambatnya proses impor dan ekspor.

7. Kami berharap, setelah sosialisasi dilakukan dan proses bisnis ekspor impor dialihkan dengan menggunakan SSMQC, penerapan Peraturan Badan Karantina Nomor 5 Tahun 2025 dapat mempermudah pelayanan ekspor impor melalui satu system yang terintegrasi antara Badan Karantina Indonesia dan Bea Cukai.

8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Centre atau mendatangi langsung kantor unit pelaksana teknis (UPT) Barantin setempat. Tautan daftar Contact Centre https://linktr.ee/badankarantinaindonesia.

Narahubung:

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Utama Badan Karantina Indonesia