Karimun - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M Panggabean menyampaikan bahwa diperlukan penguatan pengawasan dan pelayanan karantina di perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia. Hal tersebut menurutnya karena wilayah NKRI yang sebagian besar berupa kepulauan yang memiliki banyak tempat pemasukan/ pelabuhan ilegal atau belum ditetapkan sebagai pelabuhan resmi.

"Penguatan fungsi karantina tersebut meliputi sumber daya manusia, laboratorium dan tentunya kelengkapan yang diperlukan baik untuk pelayanan maupun pengawasan dalam hal ini," ungkap Sahat saat disela-sela kegiatan peresmian Kantor Karantina Satuan Pelayanan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun (Satpel Karimun) pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Selain itu ia juga menyampaikan perlu dan pentingnya terus melakukan penguatan serta kolaborasi antar instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Karena menurutnya, dengan kolaborasi maka amanah Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dapat optimal dilakukan.

Ia juga mengapresiasi terhadap hasil kinerja Stranas PK serta SSMQC di wilayah Karimun yang memperoleh rapor hijau. Ia menekankan bahwa hasil positif tersebut perlu terus mendapat dukungan dari semua instansi terkait.

Senada dengan Pak Sahat, Herwintarti, Kepala Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau (Karantina Kepri) juga menambahkan bahwa potensi ekonomi maupun potensi pelanggaran regulasi karantina berupa pemasukan komoditas hewan, ikan, tumbuhan dan produknya melalui pelabuhan di pulau terluar seperti di Tanjung Balai Karimun sangat potensial.

Herwin menambahkan, hingga Agustus, jumlah penahanan, penolakan dan pemusnahan di Satpel Karimun sebanyak 219 kg atau 48 kali, yang didominasi barang bawaan penumpang dari Singapura dan Malaysia seperti buah-buahan, bunga potong, benih tanaman, daging sapi, kerbau, serta olahan lainnya. Dengan hampir keseluruhan pelanggarannya karena komoditas tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan karantina.

Sedangkan tindakan pelanggaran karantina yang berkolaborasi dengan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun yaitu sebanyak 78,3 ton yang terdiri dari komoditas bawang bombay, bawang merah, daging beku dan benih bening lobster. Dimana seluruh komoditas tersebut ditangkap dan dilalulintaskan secara ilegal di wilayah perbatasan di Tanjung Balai Karimun.

Herwintarti juga menambahkan bahwa terdapat berbagai komoditas unggulan di Kabupaten Karimun yang harus dijaga dan didorong peningkatan nilai ekonominya seperti komoditas Ikan Tenggiri, Udang Kering serta Ikan Sembilang, Bungkil Kelapa dan Air Kelapa dengan tujuan ekspor ke Malaysia dan Singapura.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula 19 instansi terkait yaitu pjs Bupati Karimun, DPRD Kab. Karimun, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, Pangkalan TNI AL, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, Kodim 0317 TBK, Kejaksaan Negeri Karimun, Pengadilan Negeri Karimun, Kepolisiaan Resor Karimun, KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun, BAKAMLA SPKKL Tanjung Balai Karimun, Kepala Bandara Raja Haji Abdullah, Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Karimun, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan ESDM Kab. Karimun, Dinas Perikanan Kab. Karimun, PSDKP wilker Tanjung Balai Karimun serta Bulog.

Sahat menyampaikan dalam kegiatan tersebut, bahwa pihaknya siap mendukung baik dalam kerangka pengawasan maupun sertifikasi karantina.

"Layanan kita harus sejajar dengan negara lain, layanan digital ini sudah wajib, karena untuk kejelasan layanan dan kemudahan, ada transparansi disana," pungkas Sahat. (*)

Narahubung :
Kepala Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Utama, Badan Karantina Indonesia

Siaran Pers Badan Karantina Indonesia

Karimun, 2 Oktober 2024
Nomor : 0110/R-Barantin/10.2024

Penguatan Karantina Di Perbatasan dan Pulau Terluar