Cibubur - Direktorat Standar Karantina Hewan melaksanakan kegiatan Temu Koordinasi Standar Prasarana Dan Sarana Karantina Hewan dengan tema “Sinergitas Layanan Karantina melalui Penguatan Standar Prasarana dan Sarana Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran dengan Intansi Terkait” pada Rabu-Jumat 24-26 Oktober 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan dan mensinergitaskan kebijakan karantina hewan dengan kebijakan Instansi terkait di tempat pemasukan dan pengeluaran, Pemerintah Daerah, Kementerian atau Lembaga lainnya. Peserta temu koordinasi ini sebanyak 73 orang terdiri dari tim pusat kedeputian karantina hewan, 20 UPT lingkup Badan Karantina Indonesia, instansi K/L terkait di kepelabuhan, PT Pelindo, Ditjen Bea dan Cukai asosiasi importir hewan (reptile, amphibi, anjing-kucing, kuda, dan satwa liar).

Hadir dalam kegiatan ini sebagai Narasumber Ibu Niken Eka Putri dari Ditjen Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik KLHK, Irdiyan (Direktorat Teknis Kepabean), Pak Purwadi (PT Pelindo), Pak Kamaludin (Institut Pertanian Bogor-Ilmu Komputer).

Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Karantina Hewan. Dalam arahannya Sriyanto mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan perkarantinaan optimal, harus disertai dengan dukungan sarana dan prasarana (IKH pihak lain) pada Pasal 24 dan laboratorium. Sehingga diperlukan sinergitas dengan BC, Pelindo dan Kepelabuhan). Untuk meminimalisir adanya keberatan dari pengguna jasa. Keppres 20 tahun 2020, terkait dengan distribusi dan logistik log harus berkaitan dengan Barantin sebelum clearance keluar dari BC/Pelabuhan. Penetapan standar sarpras agar dapat dilakukan pemeriksaan dengan baik dan efisien oleh pihak lain. Pihak Kementerian Kehutanan terkait pemasukan satwa langka, untuk dikoordinasikan standar sarana dan prasarana IKH satwa langka dan penyakit dari satwa langka ke hewan domestik. Masukan dan saran sangat diharapkan dari para Asosiasi dan tamu undangan.

Direktur standar karantina hewan menenyampaikan bahwa Direktorat Standar Karantina Hewan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan standar metode, prasarana dan sarana, dan layanan karantina hewan. Penetapan IKH milik Pihak Lain harus berbadan hukum sesuai Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2019 dan Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2023. Kriteria berbadan hukum terbatas pada PT, Koperasi dan Yayasan saja, sehingga Importir yang tidak berbadan hukum harus meningkatkan status menjadi berbadan hukum, atau meminjam IKH lain yang telah berbadan hukum.

Pak Irdiyan (Direktorat Teknis Kepabean, Ditjen Bea dan Cukai) telah memulai Join Inspection Bea Cukai dan Karantina di beberapa titik tempat pemasukan seperti di bandara Soekarno Hatta dan Bandara Kualanamu sebagai pilot project dan akan segera dituangkan dalam SOP yang dapat diterapkan di beberapa tempat pemasukan secara bertahap. Pak Purwadi (PT PELINDO) memastikan seluruh area Pelabuhan yang di Kelola oleh PT Pelindo siap untuk memfasilitasi kebutuhan karantina dan bea cukai dalam rangka pemeriksaan fisik karantina dan kepabeanan.

Dalam kegiatan ini diperkenalkan aplikasi new APIKH yang memiliki fitur/fungsi yang lebih lengkap untuk memfasilitasi Tindakan karantina hewan petugas karantina di UPT. Perbedaan Aplikasi APIKH dengan new APIKH yaitu new APIKH dapat digunakan untuk Pelayanan Penetapan IKH dan RW, Pelayanan Penetapan Tempat Lain, Peminjaman IKH dan Monitoring dan Evaluasi.

Harapannya setelah temu koordinasi ini dapat tercipta harmonisasi dan sinergitas kebijakan karantina hewan dengan kebijakan Instansi terkait di tempat pemasukan dan pengeluaran.

Penguatan Sinergitas Standar Prasarana dan Sarana