Bogor – Badan Karantina Pertanian (Barantan) selaku focal point Indonesia untuk Sanitary and Phytosanitary (SPS) melaksanakan pertemuan koordinasi perdana tim Pokja (Kelompok Kerja) komisi SPS secara daring.

“Tim Pokja Komisi SPS beranggotakan perwakilan para tenaga ahli dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), Atase Pertanian dan Perdagangan Indonesia di negara mitra, dan asosiasi pangan, pertanian dan perikanan. Komposisi ini menjadi modal kekuatan bersama agar Indonesia bisa menembus pasar ekspor sesuai persyaratan SPS,” ujar Junaidi, Kepala Pusat KKIP selaku Ketua Sekretariat Tim Pokja SPS (19/2).

Menurut Junaidi, Barantan akan memfasilitasi Tim Pokja SPS agar dapat secara rutin melakukan pertemuan koordinasi untuk mendukung kelancaran tugas Pokja masing-masing yang sudah termuat dalam Permentan No. 781/2020 tentang Komisi Sanitari dan Fitosanitari.

Peranan Tim Pokja menjadi penting, jelas Junaidi, dalam mendukung peran Barantan selaku focal point Indonesia untuk SPS. Di era perdagangan bebas saat ini peranan Barantan semakin strategis dalam mendukung akselerasi ekspor produk pertanian serta menjaga masuk dan tersebuarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan di wilayah NKRI.

Kepala Pusat KKIP selaku Ketua Sekretariat Tim Pokja SPS sedang pimpin rapat tim Pokja Komisi SPS secara daring.

Junaidi juga menjelaskan ekspor dapat didorong dengan meningkatkan kualitas komoditas pangan, pertanian dan perikanan Indonesia yang memenuhi persyaratan SPS.

Sementar disisi lain Indonesia juga menjadi negara strategis tujuan pasar negara mitra, baik untuk komoditas pangan, pertanian, maupun perikanan. Untuk itu peraturan SPS Indonesia harus diperkuat dengan justifikasi ilmiah dan standar/pedoman internasional, papar Junaidi.

Ir. Rindayuni Triavini, M.Sc, Koordinator Kerjasama Perkarantinaan, Barantan menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi negara anggota WTO sejak tahun 1995. Namun partisipasi aktif Indonesia dalam forum Pertemuan WTO, khususnya SPS masih sangat rendah.

Barantan selaku Kesekretariatan SPS akan mendukung Tim Pokja SPS untuk mulai aktif dalam keikutsertaan dalam Sidang WTO-SPS. Dalam memperkuat penyusunan posisi negosiasi Indonesia dengan menerapkan Pasal-Pasal Perjanjian SPS, serta dalam hal transparansi peraturan SPS agar tidak ada lagi STC dari negara mitra.

“Keterlibatan aktif kita melalui komisi yang baru terbentuk ini dapat kita mulai dengan mengangkat Isu keamanan pangan yang menjadi fokus utama dalam agenda Specific Trade Concerns (STC) pada Sidang Komisi WTO-SPS ke-79 tanggal 24-26 Maret 2021. Kita juga harus mulai mematangkan posisi Indonesia terhadap STC yang diangkat berkali-kali oleh Uni Eropa untuk isu undue delay persyaratan impor produk hewan,” tutup Rindayuni.

Barantan Dorong Ekspor Melalui Persyaratan SPS