Jakarta – Indonesia melalui Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian mengusulkan Protection of Borneo Island from Quarantine Pest and Diseases towards a “One Borneo Quarantine Initiative” menjadi salah satu proyek pada Rolling Pipeline of Projects (RPoP) 2020-2022.

Project One Borneo Quarantine Initiative menjadi penting, terutama dalam memfasilitasi kelancaran perdagangan di masa pandemi COVID-19 khususnya di wilayah perbatasan BIMP (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Philippines).

“Kami berharap agar proyek ini dapat segera difinalisasi dan diimplementasikan di tahun 2021”, papar Rindayuni Triavini, Koordinator substansi Kerjasama Perkarantinaan, yang menjadi Head of Delegations Indonesia untuk Working Group on Custom, Immigration, Quarantine and Security BIMP-EAGA pada rapat virtual (9/3).

Menurut Rinda, Project One Borneo Quarantine Initiative diinisiasi Indonesia (Barantan - red) sejak 2012 pada Pertemuan CIQS WG ke-7 di Balikpapan. Melalui project ini, keempat negara BIMP menyepakati perlunya integrasi karantina (quarantine sector) di Wilayah Perbatasan Borneo untuk menjaga Kepulauan Borneo dari berbagai ancaman seperti perdagangan ilegal dan penyelundupan, pergerakan material biologi yang berbahaya, serta masuknya hama dan penyakit.

Dalam Breakout Session masing-masing sub sektor (Customs, Immigration, Quarantine, Security) menyusun analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Setiap sektor menyepakati implementasi era revolusi digital (digitalisasi) merupakan salah satu opportunity dalam fasilitasi perdagangan di wilayah perbatasan BIMP-EAGA.

Kartini Rahayu, Sub Koordinator Kerjasama, selaku Head of Delegation untuk sektor karantina Indonesia menambahkan bahwa negara anggota BIMP-EAGA harus mulai dapat mempertimbangkan untuk menerapkan sertifikat elektronik, baik untuk Phytosanitary, Health, maupun Sanitary Certificate. “Hal ini sangat penting di masa pandemi COVID-19 dalam mendukung fasilitasi perdagangan keempat negara khususnya di wilayah perbatasan BIMP-EAGA,” tutup Kartini.

Barantan Dorong Fasilitasi Perdagangan di Kawasan Perbatasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia