Pemerintah Kabinet Kerja Tahun 2014-2019 telah menetapkan agar Indonesia terlibat dalam berbagai blok perdagangan bebas (FTA) dan menyeluruh (CEPA) baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional. Hal ini dilakukan untuk meningkatan volume perdagangan antara negara-negara terkait dan daya saing produk perdagangan sehingga Indonesia tidak tertinggal dari sesama negara anggota ASEAN yang telah lebih dulu melakukan berbagai kerjasama melalui kerjasama FTA dan CEPA dengan berbagai blok perdagangan bebas lainya.

1. Latar Belakang

Pemerintah Kabinet Kerja Tahun 2014-2019 telah menetapkan agar Indonesia terlibat dalam berbagai blok perdagangan bebas (FTA) dan menyeluruh (CEPA) baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional. Hal ini dilakukan untuk meningkatan volume perdagangan antara negara-negara terkait dan daya saing produk perdagangan sehingga Indonesia tidak tertinggal dari sesama negara anggota ASEAN seperti Singapore, Malaysia, Vietnam dan Philipina yang telah lebih dulu melakukan berbagai kerjasama melalui kerjasama FTA dan CEPA dengan berbagai blok perdagangan bebas lainya. Pemerintah telah berkomitmen agar berbagai kerangka perundingan blok kerjasama FTA dan CEPA baik bilateral maupun regional diharapkan dapat diselesaikan dalam kurung waktu 2015 s/d 2017.

2. Blok Perdagangan Bebas FTA Dan CEPA

Berbagai perundingan SPS dalam kerangka perdagangan bebas FTA dan CEPA yang sedang berlangsung meliputi :

a. Perundingan SPS dalam kerangka Perdagangan Bebas ASEAN-Hongkong FTA;

Trans Pacific Partnership (TPP) Agreement .

Progress

Kemajuan berbagai perundingan SPS dalam kerangka perdagangan bebas FTA dan menyeluruh CEPA sebagai berikut :

a. Perundingan SPS dalam kerangka Perdagangan Bebas ASEAN-Hongkong FTA

Perundingan dan negosiasi pembentukan Chapter SPS di dalam Trade In Good (TIG) telah diselesaikan pada putaran ke 4 AHK FTA bulan Maret 2016 di Laos. Ada 10 Pasal di dalam Chapter SPS meliputi : Definition, Objectives, Scope, General Provision, Equivalence, Regionalisation, Transparency, Technical Cooperation, Technical Consultation dan Implementation. Pasal yang paling penting dalam Chapter SPS tersebut meliputi: Equivalence, Regionalisation dan Technical Cooperation. Secara umum konten SPS Chapter normatif saja atau dengan kata lain implementasinya dikembalikan kepada perjanjian dasar SPS-WTO Agreement. Chapter SPS AHK FTA telah disebarkan pada berbagai K/L terkait di Indonesia dan secara umum telah menerima finalisasi Chapter SPS tersebut. Secara umum AHK FTA diharapkan dapat disepakati tahun 2017. Indonesia dapat memanfaatkan Hongkong selain sebagai pangsa pasar berbagai produk Indonesia juga sebagai pelabuhan transit dan hub bagi destinasi tujuan pedrdangan ke negara Eropa dan Asia. Selain itu Indonesia dapat mengajukan peningkatan kerjasama teknis dalam bidang SPS khususnya Food Safety.

Dampak: Peningkatan perdagangan Indonesia dengan Hongkong dan Negara lainnya

Indonesia-EFTA CEPA;

Perundingan IEFTA CEPA telah memasuki putaran ke 10 yang berlangsung di Interlaken, Swiss bulan Mei 2016. Negara-negara EFTA meliputi: Swiss, Norwegia, Iceland, dan Liecstentien. Negara tersebut merupakan negara-negara maju dengan hasil produk-produk pertanian dan perikanan yang berteknologi tinggi. Saat ini proses perundingan SPS telah disepakati tetap menjadi bagian dari Trade In Good (TIG) yang compact dan sederhana. Indonesia mengharapkan agar Chapter SPS memiliki level yang setara dengan Chapter TBT. Negara ASEAN yang telah menjalin kerjasama perdangan dengan EFTA adalah Singapore dan Philipina, sedang yang sementara on going perundingannya adalah Malaysia dan Indonesia.

Negara EFTA akan menawarkan draft resmi Chapter SPS dan akan menyampaikannya kepada Barantan pada akhir Juli 2016 untuk dikomunikasikan dan menyusun posisi di tingkat K/L terkait di Indonesia, serta mulai dinegosiasikan melalui elektronik conference. Diharapkan pada pertemuan ke 11 IE CEPA progress negosiasi Chapter SPS dapat lebih maju. Telah disepakati Chapter SPS IE CEPA saat ini telah berjalan.

Dampak: Peningkatan Perdagangan dengan 4 negara EFTA

c. Perundingan SPS dalam kerangka Perdagangan menyeluruh Indonesia-EU CEPA;

Perundingan Indonesia-EU CEPA telah disepakati antar 2 pemimpin negara pada bulan April 2016, atau dengan kata lain putaran pertama perundingan tersebut akan dimulai pada bulan September 2016 di Jakarta. Negara-negara ASEAN yang telah menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan EU adalah Singapore dan Vietnam. Sedang Maslaysia, Philippine, dan Thailand sedang berjalan, sementara Indonesia baru akan dimulai pada bulan September 2016.

Indonesia menjadikan Vietnam-EU FTA sebagai referensi dalam melakukan perundingan Indonesia-EU CEPA. Dalam perundingan yang akan datang Indonesia akan mengusulkan pokok-pokok pikiran kerngka Chapter SPS kepada EU meliputi :instituri/Lembaga yang menangani SPS di negara masing-masing, kesetaraan antara SPS Chapter dan TBT di dalam Trade in Good; Pengakuan, Verifikasi dan Audit Systems serta Technical consultation.

Sebagai posisi tawar perjanjian SPS akan diusulkan kepada pihak EU: 1.Scope; 2.Objectives; 3. Definitions; 4. General provision; 5. Competent Authority and Contact Points; 6. Import requirements and Procedures; 7.Verification; 8. Procedure for listing of establishment; 9. Procedures linked to animal and plant health; 10.Equivalence; 11. Committee on SPS; 12. Transparency and Exchange of information; 13. Consultation; 14. Emergency Measures; 15. Technical Assistance and Special and Differential Treatments. Adapun pasal-pasal penting di dalam SPS tersebut adalah Import requirements and Procedures; Verification; Procedure for listing of establishmen dan; Equivalence. Badan Karantina Pertanian segera akan melakukan konsolidasi dan penyusunan poisisi awal dengan K/L terkait menjelang perundingan pertama SPS Chapter bulan September 2016 di Jakarta.

Dampak: Peningkatan perdagangan dengan 27 Negara Anggota EU.

d. Perundingan SPS dalam kerangka Perdagangan menyeluruh Indonesia-Australia CEPA.

Perundingan Indonesia-Australia telah berjalan 3 kali, meskipun demikian keputusan para lead TNC telah sepakat membentuk Chapter SPS di dalam Indonesia-Australia CEPA. Terkait dengan hal tersebut maka Chapter SPS di dalam ASEAN-ANZ FTA yang menjadi referensi dalam perundingan dan negosiasi pada pertemuan yang akan datang. Chapter SPS di dalam AANZ meliputi : 1.Objectives; 2.Scope; 3. Definitions; 4.General Provision; 5.Equivalence; 6. Competent Authorities and Contact Points; 7. Notification; 8. Co-operation; 9. Meeting among the Parties on SPS matters; and 10. Non-Applications of Chapter 17 (Consultation and Non-Dispute Settlement). Adapun pasal-pasal penting dalam Chapter SPS meliputi Equivalence dan Cooperation. Barkaitan dengan hal tersebut Barantan akan melakukan konsolidasi dan penyusunan posisi bersama K/L terkait lainnya sebelum perundingan ke 4 Indo-Australian CEPA.

Dampak: Meningkatkan volume perdagangan antar ke dua negara.

e. SPS dalam kerangka perdagangan menyeluruh RCEP Agreement.

Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement merupakan perdangan menyeluruh antara ASEAN dengan negara mitra dagangnya atau dikenal dengan ASEAN+1 FTA yang meliputi :ASEAN China, Korea, India, Jepang, Australia dan New Zealand. Saat ini perundingan RCEP-TNC memasuki perundingan ke 13 atau yang terakhir yang akan dilaksanakan di New Zealand pada tanggal 13 s/d 18 Juni 2016. Selain itu akan dilakukan pertemuan intersesi SPS dan TBT di Jakarta pada bulan Juli 2016 untuk merampungkan Chapter SPS.

Progress perundingan SPS-RCEP saat ini masih sekitar 30 persen. oleh sebab itu seluruh peserta perunding diharapkan dapat meningkatkan saling pengertian dan fleksibilitas sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama. Adapun Chapter SPS yang sedang dinegosiasikan meliputi : 1. Objectives; 2. Scope; 3. Definitions; 4. General Provision; 5. Equivalence; 6. Risk Analysis dan ALOP; 7. Adaptation to regional condition on PFA dan ALPP; 8. Technical Consultation; 9. Cooperation;10. Verification; 11. Import Check; 12. Audit; 13. Transparency; 43. CA and Contact Points; 15. Implementation; 16. Non Application on DSB.

Dampak: Peningkatan perdagangan antar RCEP countries.

Trans Pacific Partnership (TPP) Agreement .

Trans Pacific Partneship (TPP) merupakan blok perdagangan antar 12 negara di kawasan ASEAN dan Pacific meliputi : Singapore, Malaysia, Brunei DS, Vietnam, Australia, New Zealand, Jepang, Meksico, Canada, USA. Peru dan Chile. Dan ini bisa mengarah ke integrasi ekonomi regional yang lebih besar.
Kesepakatan ambisius yang menjanjikan penghapusan semua tarif di antara 12 negara itu ditujukan untuk mematahkan penghalang investasi dan perdagangan di antara negara-negara yang mencakup sekitar 40 persen ekonomi dunia itu.

TPP akan memberikan akses yang lebih baik untuk barang dan jasa ke lebih dari 800 juta orang di seluruh negara TPP, yang membentuk 36 persen dari PDB global.
Oleh sebab itu Indonesia memandang penting dan strategisnya apabila ikut bergabung dalam TPP tersebut. Saat ini K/L terkait sedang melakukan berbagai pengkajian tentang manfaat dan kerugian apabila ikut bergabung dengan blok perdagangan TPP. Namun demikian sepertinya Pemerintah mempunyai political strong untuk ikut bergabung.

Badan Karantina Pertanian akan melakukan konsolidasi dan pembahasan Chapterm SPS TPP untuk melihat tingkat kesilitan apabila Chapter SPS TPP dilaksanakan. Adapun Chapter SPS TPP memuat : 1. Definitions; 2. Objectives; 3. Scope; 4. General provision; 5. Committee on SPS; 6. Contact Points and CA; 7. Regionalisation; 8. Equivalence; 9. Science and Risk Analysis; 10. Audits; 11. Import Checks; 12. Certification; 13. Transparency; 14. Emergency Measures; 15. Cooperation; 16. Information exchange; 17. Cooperative Technical Consultation; dan 18. Dispute settlement. Pasal-pasal penting di dalam SPS Chapter TPP meliputi : Regionalisation; Equivalence; Science and Risk Analysis; Audits; Import Checks; Certification; Transparency; Emergency Measures; Cooperation; Cooperative Technical Consultation; dan Dispute settlement.

Dampak: Peningkatan perdagangan antar 12 negara TPP

4. Kesiapan dan dukungan penganggaran

Kepercayaan yang diberikan kepada Badan Karantina Pertanian sebagai Country Lead Negotiator bagi perundingan SPS patut diapresiasi namun sekaligus menjadi tantangan apabila tidak mampu dilaksanakan dengan baik dan mampu berkontribusi dalam mempertahankan dan memaksimalkan kepentingan nasional (National Interest). Dukungan penganggaran diperlukan baik dalam rangka penyusunan posisi nasional maupun dalam pelaksanaan negosiasi dalam perundingan SPS di dalam FTA dan CEPA tersebut diatas.

5. Penutup.

Pelaksanaan proses perundingan SPS dalam rangka perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan sekaligus meningkatkan perdagangan dan menyeluruh baik secara bilateral maupun regional sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian dalam negeri.

BARANTAN Sebagai "SPS Lead Negotiator" (Arifin Tasrif)