Bogor – Badan Karantina Pertanian, diwakili oleh Koordinator Keamanan Hayati Hewani Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (KH & KHH), Sri Endah Ekandari dan Wignya Kusuma, hadir dalam lokakarya yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, di IPB International Convention Center (IPB ICC) Botani Square Bogor, Kamis (9/03/023).

Lokakarya ini merupakan langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk membumikan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, sebagai hasil kesepakatan Para Pihak pada Konferensi Para Pihak (COP-CBD) ke-15 di Montreal, Canada 7 - 19 Desember 2022, dalam kerangka kerja global untuk mengurangi laju hilangnya keanekaragaman hayati yang diadopsi oleh semua anggota Convention of Biological Diversity (CBD).

Wakil Menteri KLHK Alue Dohong dalam sambutannya menyebutkan bahwa Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework berisikan target-target yang cukup ambisius yang akan menjadi salah satu acuan untuk merumuskan rencana dan kebijakan keanekaragaman hayati di tingkat nasional. Terdapat 4 (empat) elemen kunci kerangka kerja global di tahun 2050 yang dijabarkan dengan 23 target yang diharapkan dapat dicapai di tahun 2030.

“Target tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) isu besar yaitu: 8 (delapan) target untuk pengurangan resiko ancaman terhadap keanekaragaman hayati; 5 (lima) target untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan berkelanjutan dan pembagian manfaat; dan 10 (sepuluh) target untuk mendukung implementasi dan pengarusutamaanya,”jelas Alue Dohong

Lebih lanjut, Alue Dohong menjelaskan dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2023 ini, mulai hari ini saya mencanangkan sebuah konsep pembangunan yang disebut dengan Pembangunan Sensitif Keanekaragaman Hayati yang artinya pembangunan dan kebijakan yang harus memperhatikan aspek konservasi, sustainabilitas, dan pemanfaatan secara bijak keanekaragaman hayati.

Sri Endah E saat diwawancara menjelaskan Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani-Badan Karantina Pertanian diberikan amanah oleh Pasal 7 dan 72 UU 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan untuk melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan atau pengeluaran satwa liar, satwa langka, jenis asing invasif (JAI), sumber daya genetic (SDG), produk rekayasa genetic (PRG), agensia hayati di bandar udara dan Pelabuhan laut baik domestik maupun internasional.

“Melalui kehadiran kami di lolakarya ini, Karantina Pertanian mendukung upaya membumikan hasil kesepakatan ini untuk melestarikan keanekaragaman sumber daya alam sesuai asas kelestarian dalam penyelenggaraan karantina,”ujar Sri Endah E

Wakil Menteri Alue memaparkan beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati, antara lain: Mengintegrasikan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework ke dalam kebijakan nasional yang dimuat dalam Strategi Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity Strategic Action Plan/IBSAP) serta menterjemahkannya ke dalam RPJMN, RPJMD, dan Renstra Kementerian/Lembaga; Melakukan percepatan penyusunan regulasi dan kebijakan untuk akses sumber daya genetik (SDG) dan pembagian keuntungan yang berkeadilan (Access and Benefit Sharing/ABS); Menterjemahkan ke dalam kebijakan terhadap implementasi Digital Sequencing Information (DSI); dan Membangun sistem data terkait dengan keanekaragaman hayati dan penguatan terhadap Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia sebagai mandat CBD.

Kegiatan ini diikuti dengan peluncuran Biodiversity Action Center atau BIOAct Center oleh Wakil Menteri Alue yang didampingi oleh Ruandha Agung Sugardiman- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KHLK, Indra Exploitasia-Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK, Prayudi Syamsuri-Kepala Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian Kementerian Pertanian, serta Andriko Noto Susanto-Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional.

BERSINERGI, BADAN KARANTINA PERTANIAN HADIRI LOKAKARYA KLHK UNTUK LESTARIKAN KEANEKARAGAMAN SDA HAYA