Bogor (4/6), bertempat di Hotel Permata-Bogor telah digelar Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Agens Hayati yang berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak 30 Mei-1 Juni lalu. Pertemuan ini menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Kementerian Pertanian dan dihadiri perwakilan dari Sekretarat Jenderal, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian, Badan Karantina Pertanian, serta para ahli di bidang agens hayati.

Agens hayati berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411 Tahun 1995 tentang Pemasukan Agens Hayati Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia adalah setiap organisme yang meliputi spesies, sub spesies, varietas, semua jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan (fungi), bakteri, virus, mikoplasma serta organisme lainnya dalam semua tahap perkembangannya yang dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu, proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluan lainnya. Pemanfaatan agens hayati semakin populer dan berkembang seiring kemajuan ilmu dan teknologi. Beberapa manfaat agens hayati diantaranya dapat meningkatkan, mengembalikan kesuburan dan memperbaiki fisik tanah, berperan dalam proses pengolahan pangan, seperti tempe, tape, minuman fermentasi dan bumbu masak, sebagainya.

Mengingat ketersediaan agens hayati di dalam negeri masih terbatas, maka pemerintah dan swasta memandang perlu adanya introduksi agens hayati dari luar negeri. Pemasukan agens hayati ke dalam wilayah Indonesia perlu mendapat pengawasan mengingat agens hayati masih berpotensi membawa risiko bagi kelestarian sumberdaya hayati di Indonesia. Sebagai dasar untuk melakukan pengawasan pemasukan agens hayati dalam bentuk manajemen risiko, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411 Tahun 1995. Kepmentan ini saat ini sedang dalam proses revisi di Biro Hukum. Pemasukan tersebut dapat dilakukan jika telah mendapatkan izin dari Menteri Pertanian berdasarkan rekomendasi Komisi Agens Hayati.

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc dalam arahannya menyampaikan bahwa pemasukan agens hayati selama ini dikelola oleh Badan Karantina Pertanian selaku Sekretariat Komisi Agens Hayati dan sekaligus sebagai institusi pengawas di tempat pemasukan. Kepala Pusat juga menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan, maka perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk perizinan pemasukan agens hayati. sehingga perlu dilakukan pemisahan kedua fungsi tersebut dalam pengelolaan Komisi Agens Hayati.

Terkait pengelolaan Komisi Agens Hayati, perlu pembahasan mendalam yang melibatkan beberapa unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, termasuk di dalamnya pembahasan kebijakan penerapan sistem Online Single Submission (OSS) dalam perizinan pemasukan agens hayati ke wilayah Indonesia. Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu upaya untuk membahas isu hangat tersebut. Pertemuan yang diinisiasi oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati ini bertujuan untuk memperkenalkan kebijakan agens hayati dan menghimpun masukan atau pandangan untuk penyiapan bahan kebijakan pengelolaan Komisi Agens Hayati serta meninjau kembali persyaratan teknis yang disyaratkan dalam izin pemasukan agens hayati, khususnya pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kepmentan 411/1995 mengenai persyaratan pemasukan untuk agens hayati yang baru pertama kali.

Dari pertemuan FGD ini telah dihasilkan rumusan dan rekomendasi terkait pengelolaan sekretariat Komisi Agens Hayati, keanggotaan komisi yang baru, revisi Kepmentan No. 411 tahun 1995 dan mekanisme perizinan agens hayati melalui sistem online single submission (OSS). Rumusan dan rekomendasi ini nantinya akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait agens hayati.

Sumber : Bidang Keamanan Hayati Nabati

Dukung pengawasan pemasukan Agens Hayati, Barantan gelar FGD Pengelolaan Komisi Agens Hayati