#RilisBarantan
Jakarta, 16 Juni 2021
Nomor : 0806/R-Barantan/06.2021

Jakarta -- Badan Karantina Pertanian selaku unit pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung program Reformasi Birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB).

Penilaian ini mencakup pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia ASN, peraturan dan manajemen perubahan.

"Reformasi birokrasi adalah proses yang tiada henti seiring dengan tuntutan terhadap birokrasi yang semakin tinggi," kata Sekretaris Barantan, Wisnu Haryana melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (16/6).

Menurut Wisnu, birokrasi merupakan mesin penenru cepat atau lambatnya pembangunan suatu negara. Olehkarenanya, birokrasi yang adaptif, responsif dan berkapasitas tinggi agar pembangunan dapat cepat dan nyata.

Masih menurut Wisnu, PMPRB bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya. Selain itu, juga untuk menggambarkan pencapaian reformasi birokrasi serta memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri dari periode sebelumnya, jelasnya.

Hadir sebagai assesor PMPRB di Barantan, Hero Purba dari Inspektorat Jendral, Kementerian Pertanian. Koordinator Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian Barantan, Eka Darnida Yanto saat mendampingi menyampaikan bahwa guna mendukung reformasi birokrasi, Barantan juga berhasil meyiapkan inovasi teknologi informasi di 11 unit pelaksana teknisnya.

Yakni masing-masing adalah Jogjakarta berupa IQI, Denpasar berupa Siraka dan Sipandemik, Bangkalan berupa Alo Karina, Pontianak berupa Inovasi Kepo, Gorontalo berupa Rekaplink dan Sicermat, Karantina Uji Standar berupa SILA-QU dan QIMS, Batam berupa Aplikasi Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian, Tanjungpinang berupa SMART TPI dan AKTIF, Cilacap berupa Q-Pad atau Quarantine Patuh dan Disiplin, Ambon berupa Best Employee, Sirohmat, Manggurebe Ekspor dan Lampung berupa Siaplaga.

"Hasil dari penilaian di unit kerja kami nantinya akan digabungkan dan menghasikan indeks Reformasi Birokrasi untuk Kementerian Pertanian," pungkas Wisnu.