Jakarta - Badan Karantina Pertanian c.q Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Bogor (3/4). FGD dilakukan dalam upaya mengkaji dan memahami mengenai aspek NTMs pada kebijakan pertanian di Indonesia, khususnya lingkup kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

FGD dipimpin dan dibuka secara resmi Kepala Pusat KKIP, Badan Karantina Pertanian dan dihadiri lebih kurang 35 orang peserta yang merupakan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga. Adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM. Forum ini menghadirkan narasumber dari Direktur Perundingan ASEAN, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perundingan Perdagangan Internasional (PPI), Kementerian Perdagangan; dan dari Peneliti Madya pada Pusat Studi Analisis Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; serta Pembahas dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Beberapa hal yang disampaikan dalam FGD yaitu terkait Perkembangan Tarif dan NTMs di ASEAN dan Indonesia, dan Arah dan Prioritas Kebijakan Kerjasama Regional di Sektor Pertanian dan Penyelesaian Hambatan Non Tarif. Forum ini menghasilkan bahwa NTMs dapat digunakan sebagai instrument untuk melindungi pertanian di dalam negeri dengan dasar kajian ilmiah agar sesuai dengan prinsip WTO. Selanjutnya perlu dilakukan kajian NTM, agar standar dan regulasi yang diterbitkan suatu negara tidak mendistorsi perdagangan. Selain itu, guna mengevaluasi dan mengkaji regulasi/kebijakan Indonesia terkait NTMs, perlu dibentuk Tim NTMs Nasional yang berasal dari sektor terkait. Pada akhirnya, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan SPS dan NTMs dalam rangka mengembangkan dan memperbesar perdagangan di pasar internasional.

Melalui pertemuan FGD ini diharapkan dapat membantu sektor terkait dalam mengevaluasi regulasi/kebijakan di bidang pertanian terkait perdagangan komoditas pertanian dengan Negara mitra agar sesuai dengan prinsip-prinsip WTO. (Heppi S Tarigan-KKIP/pkd).

Materi FGD dapat didownload di bawah ini:

Arah dan Prioritas Kebijakan Kerjasama Regional

Ketentuan SPS

TBT Sebagai NTMs

Perkembangan Tarif & NTMs

FGD Identifikasi Non-Tariff Measures (NTMs) Digelar