Pusat karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menghelat acara National Animal Quarantine Coordinating Commitee atau biasa disingkat NAQCC pada awal Maret lalu.

NAQCC ini merupakan forum pertemuan instansi veteriner yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit baik penyebaran penyakit antar Negara maupun penyebaran penyakit antar area.

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Kehani), Agus Sunanto pada saat membuka acara menyampaikan bahwa forum pertemuan instansi veteriner pada tahun 2021 ini fokus pada sinergitas antar instansi veteriner.

“Sinergi tersebut berbentuk kerjasama antar unit-unit kerja jaringan kerja laboratorium veteriner serta koordinasi terhadap roadmap pembebasan penyakit beberapa daerah Indonesia,” jelas Agus

Agus menambahkan tujuan sinergitas tersebut adalah peningkatan populasi ternak, pencegahan penyebaran penyakit serta mendukung Gerakan Tiga Kali Ekspor yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.

“Sinergitas dalam pembebasan daerah dari suatu penyakit sangat perlu dilakukan dalam tataran puncak pimpinan hingga terwujud dalam pelaksanaan di lapang,” jelasnya lagi

Beberapa kegiatan yang diusulkan oleh Karantina Pertanian diantaranya sinergi antara UPTKP dan BVET di regionalnya dalam pembebasan wilayah untuk kepentingan ekspor, untuk kepentingan pembebasan suatu wilayah dari penyakit hewan dengan melakukan pembagian tugas dalam pengambilan sampel untuk kepentingan surveilans dan pemantauan.

Sinergitas juga perlu dilakukan ditingkat pusat dengan membuat aturan sebagai dasar pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam hal pembebasan penyakit di tingkat lapangan.

Kepala Koordinator Hewan Hidup Pusat KH, Heri Yulianto, pada saat ditemui menjelaskan Rencana Dukungan Program Pembebasan Penyakit Hewan yang akan dilakukan karantina berupa kegiatan antara lain pemantauan daerah sebar hama penyakit hewan karantina, penjaminan kesehatan hewan yang dilalulintaskan, penguatan laboratorium, dan integrasi kesisteman.

Lebih lanjut Heri menjelaskan rencana aksi ketertelusuran memerlukan payung hukum berupa aturan serta pelaksanaan oleh karantina dan dinas, dan dalam ketertelusuran dibutuhkan data seperti; Identifikasi ternak, Profiling peternakan, Profiling daerah asal/tujuan status dan situasi penyakit hewan, Lalulintas hewan.

“Pada rencana aksi ini nantinya akan dibuat Integrasi Sistem Informasi yang rencananya akan menyatukan sistem informasi di dirjen PKH dan Badan Karantina Pertanian, yaitu Ishiknas dan IQfast. dalam rencana Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan Identifikasi permasalahan dan hambatan, Evaluasi secara ondeks dan atau onsite, dan Koordinasi secara berkala.” tutup Heri.

Instansi Veteriner Indonesia Tingkatkan Sinergitas Guna Kurangi Penyebaran Penyakit Hewan