Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Ir Banun Harpini, MSc. berpesan pada seluruh anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Intelijen dan Polisi Khusus (Polsus) Barantan supaya lebih konsen dan fokus pada Penegakan Hukum (Gakkum). Hal tersebut disampaikan pada saat membuka Rapat Koordinasi Nasional PPNS, Intelijen dan Polsus Lingkup Badan Karantina Pertanian di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) Rawa Banteng Bekasi (25/01).

Kegiatan ini merupakan momentum sangat penting karena bagian dari konsistensi Badan Karantina Pertanian dalam mengawal kebijakan pemerintah dalam penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dimana pemerintah saat ini tengah menggenjot swasembada pangan terutama padi, jagung dan kedelai serta peningkatkan sumber produksi hewani dan juga ketahanan pangan yang merupakan isu strategis dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara.

Namun, ditengah upaya tersebut, kita juga dihadapkan pada maraknya penyelundupan pangan strategis seperti beras, bawang, daging, gula, rempah-rempah dan lainnya yang masuk melalui Pantai Timur Sumatera, perbatasan darat Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) serta pintu masuk illegal lainnya.

Menurut Banun, peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati kalau hal ini tidak diawasi secara ketat dan tidak dilakukan Penegakan Hukum, maka hama dan penyakit melalui media pembawa berhasil lolos masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan akan beresiko bagi kelestarian sumber daya alam kita. "Jangan salah, benih meski sedikit masuk dalam kategori “high risk", tegasnya.

Untuk memperkuat dan meningkatkan pengawasan Penegakan Hukum, dan koordinasi secara menyeluruh sangat diperlukan sinergitas dari semua pihak, khususnya kerjasama dalam pengawasan dan penegakkan hukum dengan menggandeng POLRI, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut dan stakeholder terkait untuk secara bersama-sama memberikan dukungan dalam pengawasan pangan khususnya di wilayah perairan dan pintu-pintu perbatasan yang rawan pemasukan pangan illegal.

Peserta kegiatan terdiri dari Pejabat Struktural, Fungsional, Kepala UPT, PPNS, Intelijen dan Polsus Lingkup Badan Karantina Pertanian, dengan narasumber berasal dari Asisten Teritorial Kasad Mabes TNI Angkatan Darat, Asisten Operasi Kasal Mabes TNI Angkatan Laut, Bareskrim Mabes Polri, Badan Intelijen Keamanan Polri Mabes Polri, dan Kepala Biro Korwas Mabes Polri.

Karantina Kawal Ketahanan Pangan Dengan Fokuskan Gakkum