Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu menerima Penganugerahan Predikat Kepatuhan dari Ombudsman RI. Penganugrahan tersebut didapat dari hasil penelitian kepatuhan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil penilaian terhadap pelayanan publik tersebut difokuskan pada Produk Layanan Pemeriksaan Karantina. Dimana Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu, memperoleh nilai 107.50 (Tingkat Kepatuhan Tinggi) dalam kategori Zona Hijau.

Bertempat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu, Drh. Ida Bagus Hary Soma Wijaya, menerima penganugerahan dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, H. Sofyan Farid Lembah, SH (20/7/2016). Atas prestasi yang didapat, BKP Kelas II Palu menjadi contoh pelayanan publik bagi instansi pemerintah lain di kota Palu.

“Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu merupakan instansi vertikal Kementerian Pertanian. Sudah menerapkan dan memenuhi persyaratan standar pelayanan publik (SPP) yang sangat baik. Tentunya dapat dijadikan salah satu kantor percontohan pelayanan publik yang ada di Kota Palu. dengan harapan tentunya dapat di contoh oleh instansi lain dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” tutur Sofyan Farid Lembah saat itu.

Meskipun baru menjabat 4 (empat) bulan, Drh. Ida Bagus Soma Wijaya akan melanjutkan hubungan baik serta melakukan koordinasi dengan pimpinan dan staf Ombudsman RI Perwakilan Sulteng. Terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mempertahankan juga meningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan rencana launching dan public hearing kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa karantina pertanian, tentang penggunaan sistem aplikasi elektronik indeks kepuasan masyarakat (e-IKM). Penggunaan sistem aplikasi tersebut merupakan inovasi proyek perubahan yang digagas oleh peserta Diklatpim, Gusti Ngurah Suartono, S.Sos, Kasubag Tata Usaha. Aplikasi elektronik ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penilaian yang diberikan oleh para pengguna jasa karantina pertanian. Sebelumnya, lembaran kuesioner IKM disebarkan secara manual, namun sekarang akan digantikan dengan menggunakan sistem elektronik/digital. Itu semua dimaksudkan untuk mendapatkan masukan tentang kepuasan yang dirasakan oleh pengguna jasa layanan karantina pertanian yang lebih obyektif dan valid. Sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang Karantina Pertanian di Kota Palu. (humas bkp palu/dws)

Karantina Pertanian Palu Terima Penghargaan Ombudsman RI.