ombudsman - tb karimun.jpg

Karimun – Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau lakukan penilaian Standar Pelayanan Publik di Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas II Tanjung Balai Karimun (11/6). Kunjungan dan penilaian tersebut, ombudsman menyampaikan bahwa ada enam indikator penilaian yang wajib diinformasikan dalam pelayanan publik kementerian dan lembaga, antara lain pelayanan pengaduan, persyaratan layanan, alur layanan, produk layanan, jangka waktu, dan biaya. Informasi tersebut dapat disampaikan baik melalui website, leaflet ataupun poster di ruang pelayanan.

Pada dasarnya, pelayanan publik dan penegakan hukum adalah dua aspek yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya peningkatan Good Governance dan Clean Governance bagi tiap warga negara dimanapun berada. Tugas dari Ombudsman Republik Indonesia ini antara lain menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik; melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik; melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara; melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang – Undang.

Pengawasan dan Penilaian terhadap penyelenggaran pelayanan publik tersebut dimulai dari Unit Pelaksana Teknis SKP kelas II Tanjung Balai Karimun. kemudian dilanjutkan dengan kunjungannya ke wilayah kerja Pelabuhan Laut Parit Rempak dan diakhiri di wilayah kerja Pelabuhan Laut Tanjung Balai Karimun. Tentunya dalam hal penilaiannya, Ombudsman RI bersikap netral terhadap sistem pelayanan publik di SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berwenang untuk memberikan rekomendasi agar seluruh pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dalam menciptakan Good Governance dan Clean Governance. (Humas Karantina Tanjung Balai Karimun)

Ombudsman RI Kep. Riau Nilai Pelayanan Publik Karantina