Bogor - Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayati yang tinggi. Oleh karena itu, perlu sinergisitas bersama untuk menjaga kelestariannya. Jangan sampai sumber daya hayati baik hewan maupun tumbuhan diakui oleh negara lain. Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan memiliki tugas salah satunya untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati.

Hal demikian disampaikan oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja sama dan Informasi Perkarantinaan (KKIP) Badan Karantina Pertanian pada lokakarya Penyeberangan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan Wilayah Perairan. Acara berlangsung selama dua hari di Savero Hotel, Bogor.

"Bapak Kepala Badan Ali Jamil dalam sambutannya menyampaikan bahwa jangan sampai terulang lagi, sumber genetik asal Indonesia dibudidayakan oleh negara lain. Akhirnya diakui negara lain. Beliau tadi mencontohkan seperti rendang yang menjadi hak paten Malasysia. Contoh lainnya anggrek atau porang kita yang bisa diakui oleh negara lain," ujar Junaidi Kepala KKIP memaparkan sambutan Kepala Badan Karantina Pertanian di sela-sela kegiatan, Kamis (18/2).

Ia menambahkan sumber daya genetik ini penting untuk dijaga, jangan sampai lolos ke luar negeri. Oleh karena itu, lokakarya ini penting untuk menyamakan persepsi dalam seluruh pemangku kepentingan terutama di daerah PLBN dan penyeberangan.

Perkuat Sistem Perkarantinaan

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Pusat KKIP Barantan dengan memperkuat sistem dan regulasi perkarantinaan. Sebanyak 23 unit perlaksana teknis lingkup Karantina Pertanian dan juga kementerian serta lembaga lain hadir mengikuti lokakarya tersebut.

Kegiatan bertujuan untuk membangun sinergisitas dengan kementerian dan lembaga lain di pelabuhan penyeberangan, PLBN, dan wilayah perairan. Lokakarya juga sekaligus sebagai sosialisasi untuk menyelesaikan persoalan di bidang perkarantinaan. Secara garis besar, permasalahan terkait kewenangan dengan instansi terkait dan keadaan sosial budaya serta ekonomi masyarakat merupakan permasalahan utama di wilayah tersebut.

"Perlu adanya pemahaman yang sinergi di antara penyelenggara di pos lintas batas negara dan penyeberangan. Dalam hal pelaksanaan tusi (tugas dan fungsi) masing-masing pemangku kepentingan. Terutama untuk cegah tangkal hama dan penyakit, keamanan pangan, dan kelestarian sumber daya hayati," tutur Junaidi.

Ia menjelaskan mengenai kendala supaya masyarakat patuh terhadap perundang-undangan karantina di lapangan dibutuhkan sinergisitas dengan pemangku kepentingan. Pihaknya akan terus menyosialisasikan Karantina Pertanian. Khususnya di daerah perbatasan dengan sosialisasi dan diskusi mengenai implementasi regulasi perkarantinaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019.

"Agar tidak ada kendala dan hambatan di lapangan, perlu komunikasi dan sinergisitas yang dibangun dari awal. Sehingga pelaksanaan tugas perkarantinaan betul-betul berlangsung secara efisien dan efektif. Terutama dalam pencegahan hama dan penyakit, dan keamanan pangan," ujarnya.

Ke depannya menurut Junaidi akan ditingkatkan lagi untuk nota kesepahaman (MoU) dengan instansi lain yang selama ini belum bekerja sama. Mudah-mudahan segera terealisasi untuk penandatangan nota kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Sinergi Menjaga Kelestarian Sumber Daya Hayati, Pusat KKIP Gelar Lokakarya