Entikong, Kalbar (9/01) - Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong melakukan pemusnahan komoditas pertanian yang berusaha dibawa masuk secara ilegal ke Indonesia selama akhir tahun 2016. Diantaranya komoditas yang dimusnahkan adalah 532 kg daging kerbau beku, 150 kg sosis sapi, 150 kg daging ayam, 60 kg tulang sapi, 60 kg babat sapi, 80 kg kulit kerbau kering, 200 kg bawang merah, 70 batang bibit lada, dan 10 batang bibit kelapa. Komoditas Pertanian tersebut berasal dr negara Malaysia namun tidak diserta dengan kelengkapan dokumen persyaratan karantina.

Daging kerbau, tulang sapi, dan babat sapi yg tidak dilengkapi sertifikat sanitasi dari negara asal ini diketahui berasal dr India yang dipasarkan di Malaysia. Sementara berdasarkan data Organisasi Kesehatan Hewan (OIE, Office International des Epizooties) negara India sebagai produsen daging yang sampai saat ini beberapa zona di negara tersebut, belum bebas _penyakit mulut dan kuku (PMK).

Penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan golongan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) golongan 1 yang pemasukkannya dilarang masuk ke Indonesia. Status negara Malaysia dan India yang masih belum bebas penyakit PMK menjadi perhatian khusus, sehingga Stasiun Karantina Pertanian Entikong menindak tegas tanpa toleransi dengan melakukan tindakan karantina pemusnahan terhadap pemasukan komoditas ini secara ilegal melalui perbatasan negara.

Tidak berbeda dengan Media Pembawa HPHK, Media Pembawa Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), bawang merah, bibit lada dan kelapa asal Malaysia juga tidak dilengkapi Phytosanitary Certificate dan surat ijin pemasukan dari Kementerian Pertanian. Khusus untuk bawang merah, Entikong bukanlah tempat pemasukkan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Pertanian. Hal ini melanggar Undang-undang no. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pasal 5 huruf a dan c.

Berdasarkan UU ini, dilakukanlah penahanan terhadap media pembawa OPTK tersebut. Setelah masa penahanan, pemilik tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan karantina, maka selanjutnya dilakukan tindakan penolakan. Tindakan penolakan dilakukan dengan cara memerintahkan kepada pemilik barang untuk membawa komoditas tersebut keluar wilayah Indonesia atau dikembalikan ke negara asal dalam waktu paling lama 14 hari.

Setelah 14 hari dari masa penolakan, jika pemilik barang tidak segera membawa keluar media pembawa ke luar wilayah negara Indonesia maka dilakukan tindakan pemusnahan.

Pemusnahan dilaksanakan di halaman kantor Karantina Pertanian Entikong dengan cara dibakar menggunakan incenerator kemudian dikubur dalam tanah. Tindakan pemusnahan dihadiri Wakil ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dan Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini dengan disaksikan stakeholder terkait, seperti CIQS dan muspika kecamatan Entikong serta komandan satgas pamtas 131 brajasakti Entikong.

Tidak Dilengkapi Dokumen Karantina, Sejumlah Komoditas Pertanian Asal Malaysia Dimusnahkan