Di era globalisasi, hambatan perdagangan tidak lagi menggunakan instrumen tarif, namun banyak negara yang memanfaatkan regulasi teknis sebagai instrumen untuk menghambat perdagangan termasuk sebagai upaya melindungi produk lokal. Dalam rangka mendorong ekspor produk pertanian ke pasar internasional, pihak produsen dan eksportir diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan/regulasi teknis (standar wajib) yang dikeluarkan oleh berbagai institusi pemerintah atau organisasi perdagangan termasuk retail di negara tujuan ekspor. Regulasi teknis diberlakukan sebagai upaya untuk menjamin kualitas produk, memberikan jaminan keamanan pangan sekaligus perlindungan kesehatan konsumen dan lingkungan.

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir produk pertanian. Berdasarkan Data Statistik Pertanian tahun 2017, volume ekspor komoditas pertanian mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Produk pertanian subsektor perkebunan memiliki volume dan nilai ekspor terbesar dibandingkan sub sektor lainnya. Beberapa negara tujuan ekspor produk pertanian, khususnya pangan segar yaitu Uni Eropa, China, Thailand, Arab Saudi dan lainnya.

Namun pada kenyataannya, perdagangan tersebut tidak semulus yang dicita-citakan. Produk ekspor asal Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan perdagangan, termasuk notifikasi ketidaksesuaian (Notification of Non-Complianc/NNC) dari negara tujuan. Ada kalanya produk ekspor tersebut mengalami penahanan bahkan penolakan oleh negara tujuan ekspor dengan beberapa alasan diantaranya tidak terpenuhinya persyaratan keamanan pangan dan persyaratan dokumen yang ditetapkan negara tujuan. Berdasarkan, data Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF) tahun 2016-2018, NNC sebagian besar ditujukan pada produk perkebunan yang diekspor ke beberapa negara Uni Eropa dan USA. Beberapa produk tersebut antara lain pala, kelapa parut (dessicated coconut), kayu manis, kemiri, lada hitam dan palm kernel expeller. Selain itu, notifikasi produk ekspor juga ditujukan terhadap komoditas hortikultura yang dikirim ke beberapa negara, seperti buah naga dan bawang merah tujuan Thailand.

Badan Karantina Pertanian (Barantan) sangat mendukung program akselerasi ekspor dan pengawasan keamanan pangan produk pertanian, baik pangan segar ekspor maupun impor. Sejak Juni 2018 lalu telah dilakukan beberapa kali pertemuan koordinasi antara Barantan dengan Unit Kerja Terkait lingkup Kementerian Pertanian, sebagai upaya menindaklanjuti notikasi yang terjadi dan membahas tindakan koreksi yang perlu dilakukan agar notifikasi tersebut tidak terjadi lagi.

Selain itu, Badan Karantina melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) bekerjasama dengan instansi terkait di wilayahnya melakukan monitoring terhadap beberapa perusahaan eksportir. Pada tanggal 10 September 2018 lalu, BKP Kelas I Padang bekerjasama dengan instansi terkait, telah melakukan monitoring keamanan pangan ke salah satu eksportir kelapa parut (dessicated coconut) yaitu PT. Bumi Sarimas Indonesia. Pada kegiatan ini, BKP Kelas I Padang diwakili oleh Petugas Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan Petugas POPT. Dalam monitoring tersebut yang menjadi objek pengawasan yaitu alur proses produksi pengolahan buah kelapa menjadi kelapa parut untuk mengetahui titik kritis terjadinya kontaminasi/ketidaksesuaian, penerapan sistem mutu dan keamanan pangan serta pengujian laboratorium terhadap sampel produk yang dihasilkan. Selain pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan dari produk ekspor, juga perlu diperhatikan pemenuhan persyaratan dokumen keamanan pangan yang diminta negara tujuan, seperti Health Certificate, pernyataan Fit for Human Consumption, Free Aflatoxin, dan lain-lain. Kegiatan pembinaan dan pengawasan seperti ini diharapkan dapat berlanjut untuk komoditas ekspor lainnya sebagai langkah pencegahan terjadinya notifikasi terhadap produk ekspor, khususnya pangan segar dimasa yang akan datang.

(Nma)

Tingkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Ekspor, Ini yang Dilakukan Barantan