#RilisBarantan
Surabaya, 3 Maret 2021
No. 0603/R-Barantan/03.2021

Surabaya -- Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Surabaya berhasil menggagalkan pemasukan 633 burung dan kura-kura asal Makassar pada Rabu (24/2). Ratusan burung tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kesehatan dari daerah asal.

Keberhasilan penggagalan tersebut berkat kerjasama antara Karantina Pertanian Surabaya wilayah kerja Tanjung Perak bersama Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Penggagalan bermula dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan menyisir setiap sudut kapal termasuk semua alat angkut berupa truk diperiksa pejabat karantina dan petugas kepolisian. Akhirnya ditemukan ratusan burung dan kura-kura dalam truk di kapal KM. Dharma Rucitra dari Makassar.

“Modus yang dilakukan tetap sama yaitu 633 ekor satwa tersebut dikemas dalam keranjang plastik dan kandang kawat, lalu disembunyikan dibelakang kursi sopir serta di atas kepala truk. Alat angkut yang digunakan sejumlah (tiga) buah truk, “ kata Tetty Maria penanggungjawab wilker Tanjung Perak.

Berdasarkan data pada sistem perkarantinaan, IQFAST Karantina Pertanian Surabaya, penggagalan pemasukan satwa tanpa dokumen/illegal melalui pelabuhan Tanjung Perak selama bulan Januari - Februari 2021 sebanyak 5 (lima) kali. Total satwa yang berhasil diamankan selama periode tersebut sejumlah 1.629 ekor, yang berasal dari Ende, Banjarmasin, dan Makassar.

Kepala Karantina Pertanian Surabaya Mussyafak Fauzi menyatakan bahwa 633 satwa tersebut terdiri dari: 6 Kakaktua Jambul Putih, 19 Nuri Tanimbar, 285 kura-kura, 313 Jalak Rio-Rio, dan 10 ekor Merpati Hitam Sulawesi.

Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih merupakan jenis satwa yang dilindungi sehingga tidak dapat diburu dan diperjualbelikan. Oleh sebab itu, penggagalan penyelundupan ini merupakan suatu upaya untuk mencegah Nuri Tanimbar dan Kakatua Jambul Putih tersebut dari kepunahan.

Secara terpisah, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil mengapresiasi upaya pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan jajarannya.

Kedepan, Jamil berharap komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan, terlebih bagi kalangan pecinta satwa unggas ini.

"Pemasukan burung ini jelas melanggar UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan," tegas Jamil.

Olehkarenanya, ia menghimbau masyarakat untuk melaporkan dan memeriksakan komoditas pertanian yang akan dilalulintaskan ke karantina pertanian setempat.

Sebagai informasi, pada pasal 88 dalam UU 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pelanggaran terhadap persyaratan karantina antar area bisa dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Narahubung:
Dr. Ir. M. Musyaffak Fauzi, S.H., M.Si - Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian